Connect with us

ERA MEGAPOLITAN

Kemenag Cabut Izin Operasional 11 PPIU yang Tidak Memiliki Sertifikasi BPW

Published

on

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim

Eranusantara.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) resmi mencabut izin operasional 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pencabutan izin di perihal tindakan dari ke-11 PPIU yang tidak melakukan sertifikasi sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW).

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim menegaskan sanksi pencabutan izin diberikan karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan sertifikasi sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW). Padahal, sertifikasi BPW bagi PPIU menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Menurut Arfi, Pasal 48 ayat (4) PMA 8/2018 mengatur, paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, PPIU wajib memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata. Jika tidak bisa dipenuhi, maka pada ayat (5) diatur sanksi izin operasionalnya sebagai PPIU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Sampai batas akhir yang telah ditentukan di tahun 2019, mereka tidak menyerahkan sertifikat BPW. Bahkan, mereka juga tidak menyampaikan laporan progres sertifikasinya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan, izin operasionalnya dicabut,” tegas Arfi di Jakarta, Jumat (10/01).

Sejak terbit PMA 8 Tahun 2018, PPIU diberikan waktu satu tahun untuk melakukan sertifikasi sebagai BPW. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Regulasi tersebut mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi BPW.

Berikut data 11 PPIU yang dicabut izinnya:

PT. Madani Mitra Mulia,
PT. Kayangan Mandiri Utama
PT. Witami Prabuana Cipta
PT. Arhas Bugis Tour & Travel
PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana
PT. Hijau Tumbuh Kembang
PT. Fahmul Fauzy
PT. Kalam Imran Farok Tours
PT. Praba Arta Buana Utama
PT. Fatuha Amanah Wisata Insani
PT. Alharam Wisata Illah

Redaksi/RA

Sebagai media online, ERANUSANTARA.com memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang diterbitkan di media online ERANUSANTARA.com. Mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik jurnalistik ERANUSANTARA.com dan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 18 =

ERA MEGAPOLITAN

Petugas Beri Sanksi ke 34 Pelanggar PSBB di Jalan Raya Bina Marga Cipayung⁣

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse
Reporter : Angga SEditor : Rizki A

Eranusantara.com, Jakarta – Pengawasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dilakukan serentak di seluruh Kecamatan di Jakarta Timur. Adapun fokus PSBB kali ini yakni di pasar dan transportasi publik, Sabtu (4/7/2020).

Sebelum pengawasan PSBB, dilakukan apel terlebih dahulu yang dipimpin oleh Camat Cipayung, Fajar Eko Satrio dan diikuti 50 peserta.⁣

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Suku Dinas Komunikasi Informasi, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur, Yuliarto, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur, Herwansyah, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi, Rus Suharto, dan para Lurah se-Kecamatan Cipayung.⁣

“Kami melakukan pengawasan check point di pertigaan McDonald Jalan Bina Marga, Monumen Pancasila Lubang Buaya, Pasar Gardu Lubang Buaya,Taman Burung TMII, dan Lokbin Munjul yang merupakan titik banyak ditemukan pelanggar,” kata Camat Cipayung, Fajar Eko Satrio.⁣

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending