Connect with us

ERA CITIZEN CERDAS

KPU Selayar ‘Ancam’ Penyelenggara Badan Adhoc di Pilkada

Published

on

Eranusantaracom – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan.
Reporter : Fadly Syarif/CC
Editor : Wandre/Redaksi

Eranusantaracom, Sulawesi – Issu pilkada bupati tahun 2020 disikapi secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu. KPU, tampaknya tidak main-main dalam rangka menghadapi momentum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipastikan akan berlangsung pada bulan September 2020.

Koordinator divisi tekhnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Andi Dewantara, SH menandaskan, kami tidak akan mentolerir, dan memberikan toleransi dalam bentuk kebijakan apapun, kepada badan adhoc yang dinilai melakukan tindak pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan pelanggaran kode etik badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan, setidaknya tiga jenis sanksi, bagi petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dinilai tidak netral atau menunjukkan keberpihakan, baik secara langsung, maupun tidak langsung, kepada salah satu pasangan calon di pilkada.

“Sanksi teguran, dan peringatan secara tertulis akan kami layangkan, kepada panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang diduga melakukan pelanggaran kode etik badan adhoc”.

“Jika sanksi tersebut, tidak indahkan, maka kami tidak akan sungkan-sungkan, untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian, dan pencopotan kepada yang bersangkutan”.

Andi Dewantara menjelaskan, “dugaan tindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan adhoc pilkada, akan diakumulasikan dalam bentuk daftar inventaris masalah (DIM) penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan adhoc”.

“Mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran kode etik, akan diputuskan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.

“Ini bukan sekedar ancaman, karena sanksi pemberhentian sudah pernah kami jatuhkan kepada salah seorang oknum petugas pemungutan suara (PPS) pada penyelenggaraan, pemilihan legislatif lalu, saat oknum pps, dilaporkan, melakukan pendistribusian kalender, salah seorang caleg”, urainya memberikan contoh kasus.

Terkait akan tersebut, Andi Dewantara berharap, hal ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, bagi para bakal calon penyelenggara pemilu (badan adhoc) baru, yang akan direcrut, pada tanggal, 1 Januari tahun 2020 mendatang.

Senada dengan Andi Dewantara, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Mansur Sihadji, S.KM., M.Kes menegaskan, “mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik akan di dasarkan klasifikasi permasalahan dengan mendengar dan menerima saran atau masukan, serta rekomendasi dari para komisioner kpu”.

Sercara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, S.Pd., M.SI, mengingatkan, “Penyelenggara badan adhoc merupakan ujung tombak dan penyangga utama, dalam persoalan tekhnis, penyelenggaraan pemilu”.

Oleh karenanya, “penyelenggara badan adhoc hasil recruitmen medio bulan Januari 2020, diharapkan dapat menghasilkan orang-oramg yang beridealisme, indenpendent, berintegritas, dan senantiasa mengedepankan netralitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selaku penyelenggara pemilu, di tingkat kelurahan, desa, dan kecamatan”.

“Dengan persyaratan melekat ini, kita berharap, bisa memastikan, bahwa mutu, dan kualitas ‘produk’ yang dihasilkan dari penyelenggaraan pilkada, akan menjanjikan masa depan yang jauh lebih baik, dan cerah bagi masyaraka,”.

“Dalam konteks itu pula,saya menitipkan harapan besar, kepada generasi muda, khususnya, elemen mahasiswa dan pelajar yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap peningkatan kehidupan berdemokrasi, dan stabilitas politik untuk ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara pilkada”.

Buktikan, teori akademik, yang telah anda dapatkan dari lingkungan kampus dengan terjun langsung menjadi penyelenggara pilkada, dan ikut berkhidmat, pada perjuangan demokrasi, sekaligus mengasah skill, kreativitas, keterampilan, dan wawasan kepemiluan” tantang, Nandar Jamaluddin saat dihubungi awak media, hari Sabtu, (02/10).

Sebagai media online, ERANUSANTARA.com memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang diterbitkan di media online ERANUSANTARA.com. Mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik jurnalistik ERANUSANTARA.com dan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =

Opini

‘Negara dan Imperium Mafia’

Published

on

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse
Oleh: Edu Lemanto
Penulis adalah Direktur Eksekutif LKIP & Mahasiswa Program Doktoral Humanity and Social Science, PFUR, Moscow-Rusia

Eranusantara.com, Opini – Genderang perang melawan mafia pernah ditabuh Presiden. Jokowi serius? Satu intimidasi keras terhadap mafia terlihat dalam pernyataannya (Kompas.com, 16/12/2019), berbunyi: “Saya ingatkan kamu bolak-balik, kamu hati-hati. Saya ikuti kamu, jangan halangi orang ingin membikin batu bara jadi gas, gara-gara kamu senang impor gas.” Jokowi tampak tak rela negara ini dikangkangi mafia dan berupaya menghancurkannya.

Dalam mafia antik, sejarah memang menyaksikan betapa La Cosa Nostra merupakan organisasi kejahatan yang penuh kekejaman, kekerasan dan pembunuhan berdarah. Dunia rupanya tidak berubah. Tubuh mafia tetap eksis. Ia hanya berganti pakaian. Mafia antik bertampang sangar dan penuh darah. Mafia kontemporer justru berwajah halus, bertangan lentik dan berpakaian necis. Namun, ia tak kalah bengis dari mafia antik dan bahkan lebih kejam darinya.

Mafia tak lagi berjarak dari negara. Mereka merapat ke negara. Mereka menetap dan hidup dalam negara. Namun, tanpa semangat ke-negara-an dan ke-bangsa-an. Mereka mengangkangi negara tempat mereka hidup. Mereka lebih tepat dianggap parasit. Tak ada kepedulian pada prinsip “kedaulatan negara”. Tak ada kebanggaan terhadap negara. Kepentingan bangsa dan negara nomor dua. Nomor satu adalah keuntungan pribadi dan kelompok kendati dengan menjegal sesama anak bangsa.

Kini realisasi ancaman Presiden itu ditagih kembali dan dihadapkan pada masalah serius. Dalam soal timah, misalnya, Presiden didorong untuk “mencabut lisensi BBJ/JFX jika ingin Indonesia menjadi acuan harga timah dunia.” Demikian anjuran serius Ferdy Hasiman (Peneliti Alpha Research Database, 19 Juni 2020) dalam sebuah rilisnya. Perhatian Hasiman pada masalah timah ini pada dasarnya searah dengan intimidasi Jokowi.

Namun, mimpi Indonesia menjadi acuan harga timah dunia mulai kandas. Kandas karena terjadi dualisme harga. Dualisme lahir dari kebijakan yang keliru. Keliru karena kemungkinan besar menjadi produk dari back door deals; kesepakatan di belakang pintu. Lisensi yang diberikan ke BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) atau JFX (Jakarta Future Exchange) untuk menjadi bursa timah berbuah pahit bagi negara ini.

“Permendag Nomor 53 Tahun 2018, JFX sebagai salah satu bursa timah selain BKDI (Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia) atau ICDX (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange) menghancurkan muka Indonesia di mata dunia. ICDX seakan disepak dan ditendang begitu saja. Padahal, ICDX sudah lebih dahulu menjadi bursa timah tunggal di pasar timah sekaligus menjadi acuan harga timah nasional dan bahkan harga timah Indonesia menjadi menjadi acuan harga timah dunia.

Tak hanya itu, ICDX telah memberi keuntungan bagi negara yang lebih besar. Dualisme bursa timah Indonesia kemungkinan besar merupakan produk back door deals itu. Dalam perdagangan global, dualisme ini menghasilkan wajah Indonesia yang tak jelas. Dua pintu dengan harga berbeda. Mata dunia tertuju pada keganjilan dan keanehan ini. Ia menghasilkan kebingungan bagi negara-negara konsumen. Indonesia tentu dianggap sebagai negara bermuka ganda dan tak jelas.

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending