Connect with us

ERA NEWS

Sanksi Terhadap Pelanggaran PNS, RS Kanker Dharmais Katakan Publik Tak Boleh Tau

Published

on

Eranusantaracom – Rumah Sakit Kanker Dharmais, Slipi, Jakarta Barat.

Eranusantara.com, Jakarta – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisal HJ, yang ditugaskan pada unit Bank Darah di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Slipi, Jakarta Barat, beberapa bulan belakangan ini diketahui tidak hadir kerja dalam tugas pelayanannya kemasyarakat. Namun saat di konfirmasi, pihak RS Kanker Dharmais tidak mengetahui apa alasan HJ tidak dapat hadir kerja.

Melalui bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Rumah Sakit (RS) Kanker Dharmais, Ardian Atmantoro, mengungkapkan pihaknya belum dapat memberikan jawaban terkait alasan tindakan HJ yang tidak masuk kerja, Namun beliau membenarkan perihal pelanggaran yang telah dilakukan HJ terkait peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”) Pasal 3 Angka 11, yang mengatur beberapa kewajiban PNS.

“Setelah saya cek kebagian SDM, memang benar bahwa yang bersangkutan tidak hadir kerja,” jelas Ardian.

Namun saat ditanyakan mengenai alasan dan sanksi apa yang berikan, Ardian tidak memberikan jawaban.

“Mengenai alasan dan sanksi apa yang berikan oleh pihak rumah sakit, itu kita kembalikan ke bagian SDM, saya tidak dapat memberikan jawaban,” Ungkap Ardian kepada Eranusantara.com, di RS Kanker Dharmais, Slipi, Jakarta, Rabu, (2/10) siang.

Disamping itu, Bagian Hukum dan Organisasi (Hukor) RS Kanker Dharmais, Reza, mengungkapkan, bahwa pihak RS telah memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan berupa teguran tertulis melalui klarifikasi tindakan pelanggaran tersebut, setelah mendapatkan laporan dari bagian unit dimana HJ ditempatkan.

“Mengenai sanksi, kami telah berikan teguran tertulis kepada pihak yang bersangkutan, namun bagaimananya nanti itu tergantung sikap dari HJ sendiri, seandainya tidak diindahkan maka kami akan melakukan tindakan pembinaan dengan melakukan pengawasan langsung oleh pihak SDM,” terang Reza.

Namun sama halnya dengan jawaban yang diberikan bagian Humas terkait alasan dan sanksi yang jelasnya, Reza juga tak mampu memberikan jawaban pasti.

“Mengenai alasannya dan sanksi yang jelasnya seperti apa, kami belum bisa berikan jawabannya mas, sebab itu rahasia bukan untuk publik. Karena dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”) disitu ada ketentuan privasi atau rahasia, yang publik tidak boleh tau,” tegasnya.

Lebih lanjutnya, Ardian selaku Humas menerangkan untuk sanksi kepegawaian itu tergantung dari bentuk kesalahan yang dilakukan oleh ASN tersebut, namun pihak RS tidak dapat memberikan tindakan semacam apa yang patut diberikan kepada pelanggar, karena semua keputusan akan dikembalikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Mengenai tindakan atau sanksi apa, itu akan kita kembalikan kepada pihak Kemenkes RI, karena itu yang mempunyai keputusan, apakah ASN tersebut akan dipecat atau dipindah tugaskan, atau bahkan di turunkan pangkatnya,” ungkap Ardian.

Sebelumnya pada tanggal 23 September 2019, pihak eranusantara.com telah melayangkan surat permohonan informasi kepada pihak RS Kanker Dharmais yang ditujukan kepada Direktur Utama RS Kanker Dharmais, Prof. Dr.H Abdul Khadir, terkait dugaan pelanggaran Oknum ASN (HJ) yang ditugaskan di unit bank darah, sesuai permintaan dari pihak RS Kanker Dharmais untuk mendapatkan informasi.

Surat tersebut mengacu kepada UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) beserta peraturan pelaksanannya serta didukung oleh peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”) Pasal 3 Angka 11, yang mengatur beberapa kewajiban PNS, salah satunya adalah PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Pada tanggal 1 Oktober 2019, pihak eranusantara.com menerima jawaban bahwa dugaan pelanggaran PP no 53 tahun 2010 yang dilakukan salah satu ASN dinyatakan benar, bahwa HJ merupakan ASN yang ditugaskan di RS Kanker Dharmais, bagian Unit Bank Darah. Dalam surat tersebut juga menyatakan benar bahwa HJ dalam ketentuan kerja telah melanggar PP no 53 tahun 2010, dan telah diberikan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku di RS Kanker Dharmais.

Namun, saat di konfirmasi via telepon selular, HJ (ASN) tidak menjawab, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari HJ.

GH/Wandre DP

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 15 =

EraChannel18

Advertisement

ERAINVESTIGASI

opini

Advertisement
Advertisement