Connect with us

ERA EKONOMI

Menkeu : 2020, Pengalokasian APBN Akan Berfokus Pada Kualitas SDM

Published

on

Eranusantaracom – Menteri keuangan, Sri Mulyani

Eranusantara.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus itu dilakukan dengan menyiapkan dana sebesar Rp508,1 triliun untuk sektor pendidikan.

Alokasi dana pendidikan tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun, TKDD Rp306,9 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp29 triliun. “Itu masuk dalam anggaran pendidikan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat,” katanya, Rabu, (25/9).

Sri Mulyani merinci sebagian dari total anggaran pendidikan tersebut akan dialokasikan untuk penelitian yaitu Rp1,5 triliun bagi 1.450 riset yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Rp284,1 miliar untuk 104 riset oleh LPDP.

Ia mengatakan pemerintah juga akan mengalokasikan dana tersebut untuk memberikan beasiswa LPDP kepada 17.333 mahasiswa S2 dan S3 yang terdiri dari 5.000 mahasiswa baru dan 12.333 mahasiswa lanjutan dengan menyediakan dana senilai Rp1,8 triliun.

Sedangkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan tetap dilanjutkan dengan mengalokasikan Rp6,7 triliun untuk level mahasiswa dan Rp11,2 triliun untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.

Untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi 7,4 juta anak yang berada di tingkat PAUD sebesar Rp4,5 triliun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp63 triliun untuk 54,6 juta siswa atau 271 ribu sekolah umum atau madrasah.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana, pemerintah menyediakan Rp307,6 miliar untuk PAUD, Rp7,8 triliun untuk merehabilitasi atau membangun 15,1 ribu ruang kelas atau 2.677 sekolah, dan Rp4,4 triliun untuk 87 gedung kampus.

Selain itu, pemerintah menyiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja dengan alokasi dana sebesar Rp10 triliun dengan target 2 juta peserta dengan memberikan Kartu Pra Kerja kepada para pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan vokasi. Pelatihan kerja tersebut memiliki dua desain implementasi.

Dua yang dimaksudkan yaitu digital dengan peserta memilih jenis pelatihan melalui platform seperti Gojek, Tokopedia, atau Jobstreet lalu bisa memilih melakukan pelatihan dengan online (e-learning) atau offline (tatap muka) dan secara reguler yakni pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara tatap muka di LPK pemerintah, swasta, serta TC.

Sumber : Antara

Sebagai media online, ERANUSANTARA.com memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang diterbitkan di media online ERANUSANTARA.com. Mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik jurnalistik ERANUSANTARA.com dan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 2 =

ERA EKONOMI

Pemerintah Siapkan Empat Skema Insentif Petani dan Nelayan Jaga Ketersediaan Bahan Pokok

Published

on

Eranusantara.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan empat skema yang dapat ditempuh untuk membantu para petani dan nelayan agar dapat tetap berproduksi dan menjaga ketersediaan bahan pokok selama masa pandemi. Sejumlah skema tersebut dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (28/5).

“Saya melihat ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini. Pertama, melalui program jaring pengaman sosial,” ujar Presiden dalam arahannya.

Melalui skema pertama, yakni jaring pengaman sosial, pemerintah ingin memastikan bahwa kurang lebih 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak terlindungi oleh sejumlah program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Di antara program-program tersebut ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Desa, paket sembako, hingga program subsidi listrik.

“Tujuan utama dari skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga yang kurang mampu termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin,” kata Presiden.

Skema berikutnya, melibatkan program subsidi bunga kredit. Program yang telah diputuskan dan tengah berjalan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp34 triliun untuk membantu para petani dan nelayan lewat kebijakan relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit. Relaksasi tersebut diberikan kepada penerima pembiayaan yang didapat melalui sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, hingga pembiayaan dan bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Pemerintah, melalui skema ketiga, juga menyiapkan pemberian stimulus sebagai modal kerja bagi para petani dan nelayan tersebut. Bantuan modal kerja tersebut dapat disalurkan melalui perluasan program KUR bagi para penerima yang dinilai layak kredit atau bankable. Sementara untuk yang lainnya juga dapat disalurkan melalui program-program yang disebut dalam skema kedua.

“Saya minta ini prosedur dan aksesnya dipermudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, dan petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan,” tuturnya.

Adapun dalam skema keempat, pemerintah juga akan memberikan bantuan melalui instrumen nonfiskal dengan cara mengupayakan kelancaran rantai pasokan yang akan meningkatkan produktivitas para petani dan nelayan.

“Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini bisa lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, dan alat-alat produksi,” tandasnya.

Red/Setpres

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending