Connect with us

Sosial Masyarakat

Derai Air Mata Warnai Unjuk Rasa 256 CPNS K-II Kab.Dompu

Published

on

Eranusantara.com – 256 CPNS K-II lakukan aksi unjukrasa di kantor Pemda Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Eranusantara.com, NTB – Aksi unjukrasa 256 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS K-II) Kabupaten Dompu yang dilangsungkan di kantor Pemda Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (19/9), diwarnai kesedihan dan derai air mata dari para massa aksi. Hal ini didorong akan perjuangan mereka yang sampai saat ini belum menerima SK Pewagai Negeri Sipil (PNS) yang hampir 5 tahun belum juga diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Dompu, NTB.

Derai air mata tidak hanya terlihat pada saat mereka melakukan orasi. Akan tetapi juga terlihat, pada saat massa aksi melantukan doa doa lantunan ayat suci Al-Qur’an seraya mengadu kepada Allah SWT tentang kesedihan yang dirasakan sampai saat ini.

Saat berorasi, mereka terlihat menetaskan air mata yang tidak ada hentinya sembari menyampaikan harapan kepada Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin. Walaupun Bupati tidak terlihat ada di tempat, tapi massa terus memanggil nama Bupati untuk hadir di hadapan mereka, mendengarkan secara langsung aspirasi dan tuntutan yang dituangkan dalam aksi unjukrasa tersebut.

Bahkan dalam kesempatan ini pun, mereka menyampaikan bahwa sudah 5 tahun lamanya berjuang untuk bisa mendapatkan SK PNS yang menjadi hak mereka.

Namun sangat disayangkan sampai hari ini, SK tersebut belum kunjung didapatkan. Padahal status sebagai CPNS sudah lama ada dalam diri mereka, tapi sayangnya ruang keadilan untuk mereka mendapatkan haknya tersebut seakan tidak ada.

“Sudah 5 tahun kami menunggu SK PNS kami. Tapi sampai sekarang belum juga diterbitkan. Dimana keadilan buat kami, jangan menzolimi kami seperti ini,” ujar salah satu massa aksi CPNS K-II Dompu di lokasi berlangsungnya unjukrasa.

Mereka mengaku, selama ini dirinya bersama rekan rekan yang juga tergabung dalam CPNS K-II, sudah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk memperjuangkan nasib.

Namun sayangnya, hal itu belum mampu membuat mereka bisa mendapatkan SK PNS yang menjadi haknya masing masing.” Kemana lagi kami harus mengadu. Apakah Bupati memang sengaja ingin membuat kami seperti ini,” Ungkap Salah seorang aksi massa

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =

EraChannel18

Advertisement

ERAINVESTIGASI

opini

Advertisement
Advertisement