Connect with us

ERA EKONOMI

Pengamat Infrastruktur: Kondisi Ekonomi RI Hadapi Masalah Berat, Perkiraan Kas Negara Minus

Published

on

Eranusantara.com – Bank Indonesia

Eranusantara.com, Jakarta – Pengamat infrastruktur Wibisono, menilai kondisi perekonomian nasional saat ini memang sedang meprihatinkan atau dapat dikatakan menghadapi masalah berat. Analisis dan perkiraan kas negara saat ini bukan hanya kosong tapi minus akibat defisit keuangan terjadi dalam tiga tahun berturut turut.

Wibisono menggutarakan untuk membayar kewajiban utang negara yang jatuh tempo, pemerintah akan meminjam lagi dengan mengeluarkan obligasi atau menarik pinjaman dari negara luar negeri.

” Saat ini posisi keuangan negara sedang dalam keadaan cukup berbahaya. Biaya tetap dan operasional termasuk biaya bunga semakin membengkak, sedangkan penerimaan negara tidak tercapai,” kata Wibi di Jakarta, Selasa (17/9).

Belum lagi masalah biaya modal yang tidak efektif dan dikorupsi, sehingga biaya modal tersebut menjadi tidak produktif.

Mengutip keterangan Bank Indonesia (BI) utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali naik per akhir Juli 2019 menjadi US$395,3 miliar setara Rp 5.534 triliun.

Utang tersebut melonjak 10,3% (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan, peningkatan juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan kenaikan pada bulan sebelumnya sebesar 9,9% yoy.

Pertumbuhan utang tersebut terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Pertumbuhan ULN yang meningkat tersebut bersumber dari ULN pemerintah dan swasta dengan rincian, utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$197,5 miliar, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US$197,8 miliar.

Bank Indonesia (BI) dalam keterangan resmi pada Senin (16/9), menjelaskan pertumbuhan ULN pemerintah meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

ULN pemerintah pada Juli 2019 tumbuh 9,7% yoy menjadi sebesar US$194,5 miliar setara Rp2.723 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya 9,1% yoy.

“Peningkatan tersebut didorong oleh arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang tetap tinggi di tengah dinamika global yang kurang kondusif. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik, didukung oleh imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik yang menarik,” tulis rilis resmi BI.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9%).

Wibisono menambahkan utang luar negeri RI yang kian melonjak, dicurigai terjadi akibat adanya upaya pemanfaatan situasi dan kondisi oleh pemerintah maupun swasta, terhadap situasi global yang menunjukkan gejala ketidakpastian.

“Jangan-jangan kenaikan utang luar negeri adalah aji mumpung atau upaya memanfaatkan situasi global, di mana banyak dana masuk ke negara berkembang,” ulas Wibi

Sebagaimana diketahui, sepanjang awal 2019, perekonomian negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) tengah mengalami pra resesi. Ditandai dengan meningkatnya harga di pasar obligasi. Hal ini, dipercaya memperlancar aliran modal asing ke negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Hal ini seharusnya dapat diwaspadai secara tepat agar Indonesia tidak masuk dalam jebakan lingkaran utang.

Wibisono berharap, pemerintah sekarang melakukan restructuring utang dan mengalihkan biaya yang tidak produktif menjadi produktif. Serta memangkas biaya ekonomi tinggi yang selama ini membebani anggaran pemerintah.

Menurut wibi, memang seharusnya impor BBM itu dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah (G to G). Kemudian menghapuskan perantara ekspor impor crude oil (minyak mentah), BP Migas dirasionalisasi, konversi BBM segera dilakukan, memotong jalur mafia migas dan penyelundupan BBM.

“Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, sehingga penyelundupan BBM tudak ada lagi dan mengalihkan subsidi tersebut ke infrastruktur serta sektor yang produktif agar dapat segera meningkatkan pendapatan masyarakat perlu juga dijalankan pemerintah,” pungkasnya.

Redaksi

Sebagai media online, ERANUSANTARA.com memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang diterbitkan di media online ERANUSANTARA.com. Mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik jurnalistik ERANUSANTARA.com dan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 10 =

ERA EKONOMI

Pemerintah Siapkan Empat Skema Insentif Petani dan Nelayan Jaga Ketersediaan Bahan Pokok

Published

on

Eranusantara.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan empat skema yang dapat ditempuh untuk membantu para petani dan nelayan agar dapat tetap berproduksi dan menjaga ketersediaan bahan pokok selama masa pandemi. Sejumlah skema tersebut dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (28/5).

“Saya melihat ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini. Pertama, melalui program jaring pengaman sosial,” ujar Presiden dalam arahannya.

Melalui skema pertama, yakni jaring pengaman sosial, pemerintah ingin memastikan bahwa kurang lebih 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak terlindungi oleh sejumlah program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Di antara program-program tersebut ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Desa, paket sembako, hingga program subsidi listrik.

“Tujuan utama dari skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga yang kurang mampu termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin,” kata Presiden.

Skema berikutnya, melibatkan program subsidi bunga kredit. Program yang telah diputuskan dan tengah berjalan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp34 triliun untuk membantu para petani dan nelayan lewat kebijakan relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit. Relaksasi tersebut diberikan kepada penerima pembiayaan yang didapat melalui sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, hingga pembiayaan dan bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Pemerintah, melalui skema ketiga, juga menyiapkan pemberian stimulus sebagai modal kerja bagi para petani dan nelayan tersebut. Bantuan modal kerja tersebut dapat disalurkan melalui perluasan program KUR bagi para penerima yang dinilai layak kredit atau bankable. Sementara untuk yang lainnya juga dapat disalurkan melalui program-program yang disebut dalam skema kedua.

“Saya minta ini prosedur dan aksesnya dipermudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, dan petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan,” tuturnya.

Adapun dalam skema keempat, pemerintah juga akan memberikan bantuan melalui instrumen nonfiskal dengan cara mengupayakan kelancaran rantai pasokan yang akan meningkatkan produktivitas para petani dan nelayan.

“Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini bisa lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, dan alat-alat produksi,” tandasnya.

Red/Setpres

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending