Connect with us

ERA HUKUM & KRIMINAL

PNS Jadi Bos Tambang Ilegal, Pemkab Sijunjung Terkesan Tutup Mata

Published

on

Eranusantara.com, Kab. Sijunjung – Aktifitas penambangan emas tanpa izin (Ilegal) di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumbar, yang di jalankan oleh pasangan suami istri berstatus PNS makin menjadi – jadi. Hal ini makin memprihatinkan dengan tak adanya tindakan dari Pemkab Sijunjung sendiri.

Pemkab Sijunjung terkesan melakukan pembiaran. Bahkan jajaran SKPD yang bersangkutan, seakan saling lempar bola panas dalam permasalahan ini. Padahal, aktifitas yang dilakukan oleh MH, yang akrab disapa Met Guru, oleh warga sekitar sudah berlangsung lama.

Met Guru, seorang guru SD Negeri di Kab. Sijunjung yang berstatus PNS ini, disebut – sebut menjalankan usaha penambangan emas tanpa izin bersama sang istri yang juga berstatus sebagai PNS. RA sendiri yang merupakan istri MH dikabarkan bekerja dibagian radiologi di RSUD Sijunjung.

Saat hal ini dikonfirmasikan kepada Ramler, SH. MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung, mengatakan bahwa hal ini jelas salah..

“Ilegal meaning jelas salah dalam undang – undang. Kita biarkan penegak hukum yang menindak. Karna saya selaku kepala dinas tidak mempunyai wewenang untuk menindak tambang ilegal,” ungkapnya kepada eranusantara.com, beberapa waktu lalu diruangan kerjanya.

Diwaktu berbeda, kapala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sijunjung, mengatakan belum tau akan hal ini. Namun mereka akan melakukan tindakan jika ada laporan dari dinas terkait.

“Saya belum tau, tapi yang jrlas PNS memang diperbolehkan melakukan usaha diluar jam dinas. Meski demikian, tentu tak semua jenis usaha yang diperbolehkan, apalagi jika usaha itu ilegal, ungkap Syukri Sofyan kepada eranusantara.com, melalui telepon selularnya.

Syukri juga menambahkan, bahwa BKD akan mengambil tindakan setelah ada laporan dari kedua SKPD terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung.

Tak hanya itu, Andre Rosiade selaku anggota DPR RI juga mengecam keras tindakan ilegal meaning ini. Bahkan Andre meminta kepada Kapolda, Gubernur Sumbar, dan Bupati Sijunjung betul – betur serius untuk menangani permasalahan ini dan segera mengambil tindakan tegas.

“Kita meminta siapapun harus ditindak secara hukum (apalagi PNS). Kita meminta dan menunggu tindakan tegas dan keseriusan Pak Kapolda, Gubernur dan Bupati Sijunjung menangani masalah ini,” tegas Andre melalui telpon selularnya kepada eranusantara.com.

Wandre DP

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 11 =

EraChannel18

Advertisement

ERAINVESTIGASI

opini

Advertisement
Advertisement