Connect with us

ERA NEWS

KPU Kabupaten Bengkalis Tetapkan 45 Anggota DPRD Periode 2019 – 2024

Published

on

Eranusantara.com, Riau – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bengkalis, Sabtu, 9 Agustus 2019 mengelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada pemilihan umum tahun 2019.

Rapat yang langsung dipimpin Ketua KPUD, Fadhillah Al Mausuly, dihadiri Bupati Bengkalis yang diwakili Asisten Pemerintahan, Hj. Umi Kalsum dan Kapolres Bengkalis, AKBP Yusup Rahmanto.

Pada pleno yang digelar di gedung daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut ini, ditetapkan 45 orang terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024.

Sesuai hasil pleno tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar, sama-sama memperoleh 8 kursi. Namun PKS unggul dalam total perolehan suara.

Keunggulan ini menjadikan salah satu dari 8 anggota DPRD terpilih dari PKS tersebut untuk menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2019-2024 mendatang.

Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sama-sama mendapat 6 kursi.

Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) sama-sama 3 kursi.

Selanjutnya, Partai Demokrat 2 kursi. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Partai Bulan Bintang (PBB) sama-sama mendapatkan jatah 1 kursi.

Berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil), 45 calon anggota DPRD terpilih tersebut berasal dari Dapil Bengkalis I (Kecamatan Bengkalis dan Bantan) 10 orang.

Lalu, Dapil Bengkalis II (Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana) 5 orang dan Dapil Bengkalis III (Pinggir dan Talang Muandau) 7 orang.

Selanjut, Dapil Bengkalis IV (Mandau) 12 orang, Dapil Bengkalis V (Bathin Solapan) 7 orang dan Dapil Bengkalis VI (Rupat dan Rupat Utara) 4 orang.

Adapun nama-nama 45 anggota DPRD terpilih berdasarkan partai politik pengusung dan Dapil-nya adalah

Partai Keadilan Sejahtera, terdiri dari Hj. Zahraini, B, S.Pd, MP (Dapil I), Susianto DR (III), H. Khairul Umam, Lc. M.E.Sy (IV), Giyatno (IV), H. Abi Bahrun, S.S, M.Si (IV), H. Adri, SE (IV), Ir. H. Samsu Dalimunthe (V) dan Sanusi, SH, MH (V)

Partai Golkar, yaitu Ruby Handoko alias Akok (Dapil I), Rahmah Yenny, S.Sos, M.Si (II), Al-Azmi (III), Asmara (III), Septian Nugraha (IV), Syafroni Untung, SH (IV), Hendri, S.Ag, M.Si (V) dan Syahrial, ST (VI)

Partai Amanat Nasional, terdiri dari H. Zamzami, SH (Dapil I), Zuhandi, S.Pi (II), Indrawansyah IV), Syaiful Ardi (IV), Rianto (V) dan H. Abdul Kadir, S.Ag (VI).

PDI Perjuangan, yaitu Sofyan, S.Pd.I (Dapil I), Febriza Luwu (II), Erwan, S.Sos (III), Kaderismanto (IV), Simon Lumban Gaol (V) dan Ferry Situmeang, SE (VI).

Partai Gerindra, terdiri dari Drs. H. Arianto, MP (Dapil I), Drs. Elman (II), Adihan, SH (III), Andi Fahlevi (IV), Romel Sinalsal, SP (V) dan Zamzami Harun, ST (VI).

Partai NasDem, yakni Askori, S.St.pi (Dapil I), Mustar J Ambarita (III), dan Rosmawati Sinambela, A.Kep (IV).

Partai Kebangkitan Bangsa, terdiri dari Irmi Syakip Arsalan, S.Sos (Dapil I), Sugianto (II) dan Surya Budiman (V).

Partai Demokrat, yakni dr. Morison Bationg Sihite (Dapil I) dan Nanang Haryanto, S.H (IV).

Sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan yakni Firman (Dapil I). Sementara Partai Bulan Bintan H. Mawardi (Dapil I). Dan terakhir dari Partai Perindo, yakni Laurensius Tampubolon (Dapil III).

Putra

Sebagai media online, ERANUSANTARA.com memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang diterbitkan di media online ERANUSANTARA.com. Mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik jurnalistik ERANUSANTARA.com dan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − eight =

ERA NEWS

Polisi Masih Selidiki Kasus Pengambilan Jenazah Covid-19 Yang Dijamin Anggota DPRD Makassar

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse
Reporter : WulanEditor : Wahyu

Eranusantara.com, Makassar – Penyidikan beberapa saksi terkait kasus pengambilan jenazah yang dijamin anggota DPRD Makassar, AH terus bergulir di Mapolrestabes Makassar.

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, polisi terus menyelidiki siapa-siapa yang terlibat dalam kasus pengambilan jenazah Covid-19 di RSUD Daya dan nanti akan diproses lebih lanjut.

“Kita akan terus melakukan pengungkapan kasus ini dan sampai sekarang sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melengkapi alat bukti terkait kejadiannya,” ungkapnya.

Dikatakannya lagi, bila ditemukan adanya pelanggaran protokol Covid-19 berarti termasuk menyalahi undang-undang yang mengatakan, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, sebagaimana dimaksud Pasal 93 Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 214 KUHP Pidana atau Pasal 335 KUHAP Pidana atau Pasal 336 KUHAP Pidana.

Pihaknya akan menindak tegas terhadap siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. “Terkait permasalahan tentang pelanggaran protokol Covid-19 adalah hal prioritas. Semua sama di mata hukum, apalagi terkait dengan keselamatan banyak orang,” tegasnya saat ditemui di Mapolresta Makassar, Minggu (5/7).

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending