Connect with us

ERA 86

Pasutri Bersatus PNS, Lakukan Aktifitas Ilegal di Kab. Sijunjung

Published

on

Eranusantara.com – Video kawasan tambang ilegal di daerah sijunjung

Eranusantara.com, Kab. Sijunjung – Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi mimpi bagi sebagian besar putra putri bangsa. Pasalnya, bekerja sebagai PNS dapat dikatakan suatu titik aman dalam keberlangsungan ekonomi. Penghasilan yang cukup serta tunjangan yang memadai, dapat menUKngkatkan taraf hidup para PNS dibeberapa daerah di Indonesia.

Meski demikian, status PNS bukan tanpa aturan. Para pegawai yang digaji oleh negara ini tentu diatur dengan berbagai macam aturan negara, seperti Uundang- undang, Peraturan Presiden, Peraturan Mentri, Peraturan Daerah dan berbagai macam aturan lain yang salah satu tujuannya demi memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Berbagai kegiatan maupun prilaku seorang PNS juga diatur dan tidak diperbolehkan berbuat dan berprilaku seenaknya.

Berbeda dengan salah satu Guru sekolah dasar yang berstatus PNS di Kab. Sijunjung, Sumatra Barat. Tak tanggung – tanggung, pasangan suami istri yang keduanya berstatus PNS ini, bersama – sama menjalankan bisnis ilegal meaning di Kab. Sijunjung.

MA yang merupakan salah satu guru SDN di Kab. Sijunjung, beserta istrinya R yang merupakan tenaga kesehatan di RSUD Sijunjung, dan juga berstatus PNS ini menjalankan bisnis ilegal didaerah Tan Laweh, Padang Sibusuk, Kab. Sijunjung. Tak tanggung – tanggung, tiga alat berat dipekerjakan sekaligus pada daerah pertanian produktif. Kerusakan lahan pertanian terlhat jelas saat eranusantara.com datang langsung ke lokasi milik MA beberapa waktu lalu.

Hingga berita ini diturunkan, MA maupun R tak dapat dihubungi. Bahkan, pesan whatsapp yang awalnya terkitim dengan tujuan untuk mengkonfirmasi, akhirnya di blok oleh MA.

Saat dihubungi via telepon selular milik MA, suara wanita yang diduga adalah R mengatakan bahwa telpon yang dilakukan salah sambung.

“Maaf ya pak..salah sambung pak,” ungkap wanita yang diduga R, kemudian langsung mematikan telpon, pada, Rabu, (17/7), lalu.

Sementara itu, Ramler, SH. MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung, mengaku belum tau akan hal ini. Meski demikian, Ramler mengatakan akan mencari tahu dan menanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

“Sementara saya no coment dulu, karena ini baru informasi, saya akan menanyakan dulu kepada yang bersangkutan, apakah hal ini benar. Jika benar, nanti akan ada pejabat yang akan menimbang kesalahan jika hal ini benar,” ungkapnya kepada eranusantara.com, Selasa, (31/7), via telepon selularnya.

Wandre DP

Wandre Drawita Putra, Pimpinan Redaksi dari media online eranusantara.com. Bergelut dalam Dunia Jurnalistik lebih kurang 11 Tahun. Tujuan beliau mendirikan media ini sebagai alat untuk jembatan penyampaian inspirasi masyarakat dalam mengemukakan pandangan serta pendapat mereka.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − fourteen =

ERA 86

Sengketa Lahan; Kampung KB Disulap Jadi Lahan Sawit, Warga Menjerit!

Published

on

Eranusantara.com – sengketa lahan perkebunan yang sudah menahun tak kunjung selesai antara masyarakat dengan Koperasi Tani Sawit Indah. (Img/Redaksi)

ERANUSANTARA.com, Agam, SUMBAR – Banyak prestasi gemilang yang sudah diraih oleh Pemerintah kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam membangun Agam menjadi salah satu kabupaten terbaik di Sumatera Barat. Salah satu program unggulan yang sudah meraih penghargaan ialah tentang program Keluarga Berencana (KB).

Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia, kecamatan Palembayan kabupaten Agam merupakan pilot project pemerintah Agam untuk menjadikan jorong ini menjadi Program Kampung KB. Dan ini sukses dengan di pandangannya Jorong Tompek menjadi Kampung Keluarga Berencana pada tanggal 5 Agustus 2017 yang di resmikan oleh Indra Catri, Bupati Agam..

Namun sangat disayangkan, program ini tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Tompek yang rata-rata tingkat pendidikan, ekonomi dan kesejahteraannya jauh dari kata mapan. Salah satu penyebabnya adanya sengketa lahan perkebunan yang sudah menahun tak kunjung selesai antara masyarakat dengan Koperasi Tani Sawit Indah di nagari Salareh Aia, khususnya Jorong Tompek.

Baca Juga : Jadi DPO, Pelaku Pembacokan Wartawan Berhasil Dibekuk Polisi

Seperti yang disampaikan oleh Iron Maria Edi. S.IP, Walinagari Salareh Aia bahwa tujuan dari program KB ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Tompek.

Eranusantara.com – kabupaten Agam merupakan pilot project pemerintah Agam untuk menjadikan jorong ini menjadi Program Kampung KB. (Img/Dwi/Agam/Red)

“Sejak di canangkannya Jorong Tompek ini menjadi Kampung KB, seharusnya program pemerintah daerah sudah mengarah ke situ. Seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan dan yang lainnya yang sifatnya membangun karakter masyarakat setempat. Sudah ada program kesehatan dari pemerintah daerah seperti mengadakan penyuluhan penyuluhan melalui puskesmas, namun hanya sebatas itu. Perlu ditingkatkan lagi intensitas program pemerintah daerah disini, itu harapan kami, tapi satu satunya akses berupa jalan yang kondisinya saat ini perlu penanganan yang lebih serius, mungkin itu yang membuat instansi pemerintahan enggan datang kemari.” Ujar inyiak wali, panggilan sehari harinya, (15/10).

Namun hal berbeda diungkapkan Jefrianto, salah satu tokoh pemuda Tompek yang pernah menyuarakan aspirasi masyarakat Tompek melalui MPL (Masyarakat Peduli Lingkungan), banyak terjadi ketimpangan di Jorong Tompek ini.

Baca Juga : Di Duga Oknum Guru Main Tangan, Komite Lapor Ke Dinas Pendidikan

“Program Kampung KB ini tidak sesuai dengan harapan kami. Setelah dicanangkan, hingga saat ini tidak ada satupun wakil pemerintah daerah seperti dinas terkait yang turun ke lokasi kami. Dengan mengunggulkan program kesehatan, seharusnya Kampung KB bisa lebih sehat secara lingkungan dan fisik bagi masyarakatnya. Tapi coba kita lihat lingkungan kampung KB, sejak PT. PPR dibangun tahun 2005 silam, dan diubah menjadi lahan perkebunan sawit, kampung KB jauh dikatakan sehat. Limbah buangan dari PT. PPR(Perkebunan Pelalu Raya) sangat mengganggu. Baunya sangat menyengat yang jelas sangat mengganggu kesehatan kita. Belum lagi banyaknya masyarakat yang belum sadar tentang Mandi Cuci Kakus (MCK). Artinya program ini hingga saat ini tidak terlaksana dengan baik. Ditambah lagi sengketa lahan yang tiada ujungnya.” Ucap Anto.

Harapan besar tergantung pada peran pemerintah mulai dari nagari sampai daerah dan pusat. Masih banyak program yang tertunda yang harus segera direalisasikan agar kampung ini tidak terisolir dari dunia luar. Jangan jadikan kampung kami hanya ladang bisnis ladang sawit dan seremonial demi kepentingan tertentu. Semoga Pemda Agam terbetik nuraninya untuk fokus membangun kampung KB, lanjut Anto.


(Dwi/Agam/Red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending