Connect with us

ERA NEWS

Turun Kejalan, Berbagai Organisasi Minta Pemerintah Berikan Hak drg. Romi

Published

on

Eranusantara.com, Sumbar – Romi Syofpa Ismael merupakan seorang dokter gigi dan perempuan disabilitas yang menggunakan alat bantu kursi roda dalam menjalankan aktivitasnya. Sejak tahun 2015, beliau mengabdi sebagai PTT/honorer dokter gigi di Puskesmas Talunan yang merupakan salah satu wilayah terpencil di Solok Selatan. Pada Juli 2016, pasca operasi sesar melahirkan putri keduanya, dia menderita kelemahan pada otot tungkai bawah. Setelah berobat selama tiga bulan, dia kembali memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Talunan dengan menggunakan kursi roda.

Tahun 2018, drg. Romi mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan mengambil formasi dokter gigi di Puskesmas Talunan yang hanya disediakan untuk satu orang. Setelah mengikuti ujian, pemda Solok Selatan mengumumkan drg. Romi, lulus menjadi CPNS dan diminta untuk memenuhi kelengkapan administrasi. Dalam proses pemenuhan kelengkapan administrasi drg. Romi mendapatkan tantangan. Kondisi drg. Romi yang menggunakan kursi roda, ketika memenuhi persyaratan kesehatan jasmani mesti melakukan uji coba pelayanan di rumah sakit. Setelah itu, dokter mengeluarkan surat keterangan yang mengatakan kondisi fisik, drg. Romi sehat dengan catatan ada kelemahan di otot tungkai bawah serta memberikan saran agar memperoleh pendapat dari ahli okupasi. Setelah itu, drg Romi mendatangi RSUP M. Djamil Padang untuk mendapatkan rekomendasi dari ahli rehabilitasi medik dan kemudian ahli okupasi di Pekanbaru yang mengatakan kondisi disabilitasnya tidak mengganggu pada pekerjaannya sebagai dokter gigi. Setelah itu, drg. Romi memberikan kelengkapan syarat administrasi yang diterima oleh Pemda Solok Selatan.

Namun tiba-tiba, drg. Romi menerima pengumuman bahwa kelulusan CPNSnya dibatalkan oleh Bupati Solok Selatan pada 18 Maret 2019, dengan alasan mengundurkan diri dan atau tidak memenuhi persyaratan tertentu, sehingga berkas yang sudah dilengkapi tidak dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan nomor induk kepegawaian. Cita-cita drg. Romi kandas ditengah jalan hanya karena kondisi disabilitasnya.

Atas kasus ini, drg. Romi mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Sumbar. PDGI mengirimkan surat dan bertemu kepada pemda Solok Selatan yang menerangkan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya seorang dokter gigi sehari-harinya, memang dalam kondisi duduk dan tidak ada halangan bagi drg. Romi untuk menjadi dokter gigi, karena sudah teruji sejak tahun 2016 tetap menjalankan aktivitas sebagai dokter gigi walaupun menggunakan kursi roda. Didalam konsil kedokteran, seorang dokter/dokter gigi kondisi seorang dokter bisa saja dalam kondisi disabilitas, dengan catatan khusus untuk dokter gigi tidak ada gangguan pada tubuh ekstrimitas atas yakni kedua tangan beserta jari, mata dan juga otak. Namun pemerintah Solok Selatan tetap bersikukuh membatalkan kelulusan drg. Romi hanya karena kondisi disabilitasnya. Walaupun negara telah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas semestinya stigma, tindakan diskriminasi dan perampasan hak atas pekerjaaan terhadap drg. Romi tidak terjadi. Negara wajib untuk memenuhi, menghormati dan melindungi drg. Romi dan memposisikan disabilitas setara dengan yang bukan disabilitas.
Atas kasus tersebut, kami dari peserta aksi menuntut sebagai berikut :
Pemerintah Solok Selatan untuk mengangkat drg. Romi Syofpa Ismael untuk menjadi CPNS di Puskesmas Talunan karena dia telah lulus tes CPNS di Pemda Solok Selatan Tahun 2018;

Pemerintah Solok Selatan untuk mengarusutamakan penyelanggaraan negara yang melindungi hak-hak disabilitas dan mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas di lingkungan Pemda Solok Selatan di kemudian hari

Pemerintah Gubernur Sumatera Barat untuk bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di semua wilayah provinsi Sumatera Barat;

Kepala Daerah se Sumatera Barat agar serius mewujudkan kabupaten/kota yang inklusif bagi disabilitas;

Masyarakat luas agar menghapuskan segala stigma dan tindakan diskriminatif terhadap disabilitas dalam hal apapun.

(ril)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 13 =

EraChannel18

Advertisement

ERAINVESTIGASI

opini

Advertisement
Advertisement