Connect with us

ERA BISNIS

Untung? Ini Hasil Kerjasama Kemenkumham dan BRI

Published

on

Eranusantara.com – Bank Rakyat Indonesia
Gara-gara penerapan kurs atas PNBP VKSK atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang dipungut oleh PT BRI (persero) Tbk tahun 2016, diduga telah merugikan negara sekian miliar rupiah.

Eranusantara.com, Jakarta – BRI telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa hari lalu. Secara kinerja, bank BUMN mencatat rekor. Namun gara-gara sesuatu masalah maka akan menimbulkan prasangka.

Gara-gara penerapan kurs atas PNBP VKSK atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang dipungut oleh PT BRI (persero) Tbk tahun 2016, diduga telah merugikan negara sekian miliar rupiah. Dimana dari laporan yang diperoleh Tim Investigator tercatat, dari penerapan kurs tersebut benar-benar berpotensi mengurangi penerimaan atau merugikan negara sebesar Rp 33,42 miliar.

Sebelumnya, penerapan tersebut berawal dari kerja sama Kementerian Hukum dan HAM RI dengan PT BRI (persero) Tbk yang sudah terjalin selama tahun 2013 silam. Bahwa dalam kerja sama tersebut ada yang namanya Perjanjian Kerjasama (PKS) Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan BRI tentang Pengelolaan Biaya VKSK Nomor IMI-102.UM.06.07 Tahun 2013 dan Nomor B.31-DIR/HBL.1/01/2013 tanggal 18 Januari 2013.

Tapi sayang, pada faktanya belum sejalan dengan aturan tersebut, dan akhirnya penerimaan sebesar Rp 33,42 miliar tidak diterima negara.
Hal ini memperlihatkan, kepatuhan pihak BRI dalam memenuhi ketentuan dalam PKS tersebut patut dipertanyakan, dan ini sepertinya sudah jelas termasuk dalam sebuah pengingkaran.

Harusnya juga, Kemenkumham mengamankan penerimaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemungutan PNBP VKS tersebut. Mungkin, karena malas akhirnya dibiarkan lose begitu saja. Atau, mungkin saja disengaja direkayasa dalam arti ada tindak KKN?.

Tentu dugaan ini perlu pembuktian dari pihak berwenang. Maka atas dasar kekhawatiran itu, penerimaan negara sebesar Rp 33,42 miliar yang tidak dipungut oleh Kemenkumham dari PNBP VKSK PT BRI perlu diselediki oleh aparat hukum. Karena bukannya menguntungkan negara, melainkan sebaliknya.

Terkait berita di atas, eranusantara.com mencoba menghubungi pihak Corporate Secretary BRI dengan telepon, namun hingga berita ini ditulis tidak ada klarifikasi maupun respon dari mereka.

Fahad Hasan_Redaksi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + sixteen =

EraChannel18

Advertisement

ERAINVESTIGASI

opini

Advertisement
Advertisement