Connect with us

ERA BISNIS

Dugaan Kebocoran Uang Negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan?

Published

on

Eranusantara.com – Kementrian Kelautan Dan Perikanan
Biaya Penenggelaman Kapal Ilegal Fishing Rp913 Juta di KKP Harus Diusut!

Eranusantara.com, Jakarta – Pada tahun 2016 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditemukan tujuh pekerjaan diduga bermasalah. Pekerjaan tersebut adalah pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur pada Satker Direktorat Pendayagunaan Pesisir Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp47.611.760.000.

Dari dokumen yang dimiliki Tim Investigator LJ, pada saat proses lelang dan kualitas sabuk pantai dikabarkan belum dapat diyakini kebenarannya. Ditambah lagi, ada indikasi penggelembungan anggaran atas mahalnya harga sabuk tersebut, nilainya diketahui sebesar Rp15.341.500.500.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada pasal 5, “Bahwa pengadaan barang/jasa haru menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskrimatif, dan akuntabel.

Mungkin tidak akan ada namanya pemahalan harga, kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan prinsip tersebut.

Namun, nasi sudah menjadi bubur, maka sudah dipastikan keuangan negara terjadi pemborosan dan kebocoaran karena mahalnya harga sabuk yang diadakan tersebut.

Sehingga, Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai tidak mematuhi etika peraturan tersebut untuk menghindari dan mencegah adanya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang jasa.

Biaya Penenggelaman Kapal Ilegal Fishing Rp913 Juta di KKP Harus Diusut!

Kegiatan penenggelaman kapal ilegal fishing pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan anggaran sebesar Rp994.292.948 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid.

Dari dokumen yang dimiliki Tim Investigator LJ diketahui bahwa penenggelaman tersebut dilakukan atas 10 unit kapal yang dilaksanakan di empat lokasi. Yaitu Lantamal XIII Tarakan, Lanal Tahuna, Lantamal Belawan, dan Lanal Terempa. Kegiatan penenggelaman tersebut pelaksanaannya dilakukan oleh personil TNI AL melalui Komando Armada RI Kawasan Barat (Armabar) untuk lokasi Belawan dan Tarempa, serta Komando Armada RI Kawasan Timur (Armatim) untuk lokasi Tarakan dan Tahuna.

Terkait pembiayaannya, bendahara menyatakan bahwa saat itu menggunakan dana dari TNI AL terlebih dulu, dikarenakan sudah memasuki akhir tahun anggaran dan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun pembayaran melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) telah melewati batas waktu penarikan.

Namun sayang, dalam bukti-bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa atas kegiatan penenggelaman yang penagihannya dilakukan selama kurun waktu bulan Februari s.d Juni 2016 tersebut, terdapat pengeluaran sebesar Rp913.512.948 tidak didukung dengan bukti yang valid. Berikut rinciannya :

Atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Armabar senilai Rp549.395.918,00, Bendahara Satgas tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut.
Atas kegiatan yang dilaksanakan Armatim, dari realisasi sebesar Rp444.897.030,00 yang disampaikan melalui Surat oleh Koarmatim, baru ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp364.117.030,00. Sedangkan senilai Rp80.780.000,00 bendahara Satgas tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
Penjelasan dari Bendahara Satgas bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut telah disampaikan kepada Bendahara Setditjen. Namun, saat ini bukti-bukti tersebut terselip dan tidak dapat ditunjukkan kepada Pemeriksa. Sedangkan Armabar maupun Armatim tidak memiliki salinan atas bukti-bukti tersebut.

Maka atas permasalahan di atas, publik mendorong kepada aparat hukum maupun KPK untuk mengusut tuntas ketidakvalidan bukti-bukti kegiatan penenggelaman yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebab hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja senilai Rp913.512.948 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Terkait berita di atas, eranusantara.com mencoba menghubungi pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan telepon, namun hingga berita ini ditulis tidak ada klarifikasi maupun respon dari mereka.

Fahad Hasan_Redaksi

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 5 =

EraChannel18

Advertisement

ERAINVESTIGASI

opini

Advertisement
Advertisement