Connect with us

ERA NEWS

Penanganan Kasus Diperlambat, Masa Geruduk Kantor Bawaslu

Published

on


Eranusantara.com –  Benny Lengkey Tokoh Masyarakat Kabila bersama puluhan warga saat datang berdiskusi dengan pimpinan Bawaslu Bone Bolango.

“Kami menilai sepihak keputusannya mereka hanya menerapkan pasal 523 padahal dipayung hukum sudah jelas dipasal 554 bahwa penyelenggara pemilu lebih berat hukumannya ditambah sepertiga,” ungkap Benny Lengkey.

GORONTALO (BONBOL), eranusantara.com– Puluhan warga berbondong bondong datangi Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Jum’at (10/5).
Kedatangan warga dipicu lantaran ketidakpuasan mereka terhadap penyelenggara pemilu dan timbulnya rasa janggal terkait penetapan hukum penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran pemilu “Money Politik” yang diduga dilakukan SI salah satu anggota KPPS Di Bone Bolango.

Masa yang datang usai sholat Jum’at tersebut beramai ramai datang bersama tokoh masyarakat Kabila Benny Lengkey yang berusaha mendiskusikan langsung dengan sejumlah pimpinan Bawaslu terkait persoalan penyelesaian dugaan kasus money politik. Pasalnya, masa menilai Bawaslu terkesan seolah-olah sengaja mengulurkan waktu agar habis waktu penanganan 14 hari supaya kepepet sehingga langsung memutuskan penetapan hukumnya. Bukan hanya itu, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bahkan dituding tumpang tindih dalam menerapkan pasal yang tidak sesuai untuk menjatuhi dugaan pelaku money politik.

“Kami menilai sepihak keputusannya mereka hanya menerapkan pasal 523 padahal dipayung hukum sudah jelas dipasal 554 bahwa penyelenggara pemilu lebih berat hukumannya ditambah sepertiga,” ungkap Benny Lengkey.

Benny pun menjelaskan bahwa semua bukti dan keterangan sudah ada bahkan si pelaku kata Benny justru sudah mengakui memberikan uang untuk rakyat agar memilih seseorang. Namun nyatanya penanganannya malah tidak sesuai.

“Sudah lengkap semua bukti saksi dan lainnya tapi kenapa tadi dibilang perkara diputuskan tidak memenuhi unsur materil. Jadi kami merasa ada yang tidak sesuai dengan undang undang,” Jelasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama tudingan masa aksi yang disampaikan terbuka dan diterima sejumlah pimpinan Bawaslu itu langsung dibantah. Bawaslu Bone Bolango menanggap justru pihaknya sudah menyelesaikan persoalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Bahkan pihaknya saat menyampaikan tahapan selanjutnya ke Gakumdu telah menerapkan banyak pasal.

“Besoknya setelah laporan kami terima kami pun langsung lakukan kajian awal menindaklanjuti rapat pleno maka hasil telah memenuhi unsur material dan kami menyampaikan 1 kali 24 jam ke Gakumdu untuk penyidikan tahap 1,” Ujar Alti Mohamad selaku Komisioner lsaat dampingi Ketua Bawaslu Fahri Kaluku.

Namun sayangnya, saat awak media ingin terpisah mengkonfirmasi lebih dalam ke Bawaslu. Sejumlah pimpinan Bawaslu Bone Bolango belum bersedia di wawancarai dan meminta waktu sejenak.

Bucok _ Redaksi

Sebagai media online, ERANUSANTARA.com memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang diterbitkan di media online ERANUSANTARA.com. Mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik jurnalistik ERANUSANTARA.com dan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 2 =

ERA NEWS

Mendagri Singgung Kepala Daerah Yang Belum Cairkan Anggaran NPHD Untuk Pilkada 2020

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse
Reporter : Andi ZEditor : Wahyu

Eranusantara.com, Ternate – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berulang kali menyinggung kepala daerah yang berdasarkan data, belum juga mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.

Padahal tahapan Pilkada telah dimulai sejak 15 Juni lalu, dan untuk kelancarannya, penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, baik KPUD, Bawaslu Daerah, maupun aparat keamanan, membutuhkan anggaran operasional yang bersumber dari NPHD.

Dalam kunjungannya di Ternate, dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19, Kamis (09/07/2020) di Royal Resto and Function Hall.

“Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang, maka KPU dan Bawaslu ya mereka kalau bekerja betul-betul ya harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup, untuk operasional mereka,” kata Mendagri.

Ia juga menyatakan keprihatinannya atas pencairan NPHD yang belum tuntas di sejumlah daerah. Padahal, tahapan Pilkada telah berlangsung dan terus berlanjut, sementara penyelenggara membutuhkan anggaran yang cukup.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending