Connect with us

ERA PENDIDIKAN

Dirjen PKH : Waspadai Resistensi Antimikroba Ancam 10 Juta Jiwa Tahun 2050

Published

on

Eranusantara.com – Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Seminar Nasional dan Demonstrasi Clinical Avian Medicine In Poultry Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Denpasar, Bali
Sektor peternakan Kementan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur pelarangan penggunaan antibiotic growth promotant (AGP)

Eranusantara.com, Bali – Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, mengungkapkan bahwasannya Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI yakni Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa untuk tingkatkan kesadaran dan bijak dalam penggunaan antibiotik.

“Saya mengajak masyarat dan mahasiswa untuk tingkatkan kesadaran dan bijak dalam penggunaan antibiotik. Hal ini penting dilakukan karena jika tidak ada upaya pengendalian global, maka di tahun 2050 diperkirakan resistensi antimikroba atau AMR akan menjadi pembunuh No.1 di dunia, dengan angka kematian mencapai 10 juta jiwa,” ucapnya saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional dan Demonstrasi Clinical Avian Medicine In Poultry Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Denpasar, Bali. Senin (29/4).

Baca Juga : Gubernur DKI, Akan Resmikan Jakbook Pasar Kenari

Dalam menghadapi ancaman AMR tersebut, Diarmita menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki rencana aksi nasional (RAN) untuk mencegah dan memperlambat laju AMR. Tujuan strategis RAN ini adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman resistensi, melalui komunikasi, pendidikan, dan pelatihan yang efektif,  memperkuat pengetahuan berbasis bukti (evidence base) melalui surveilans dan penelitian, mengurangi kejadian infeksi melalui praktek sanitasi, higiene dan pencegahan infeksi,  menggunakan obat anti mikroba secara bijak dalam kesehatan hewan dan manusia, meningkatkan investasi melalui penemuan obat,  alat diagnostik, dan vaksin baru untuk menurunkan penggunaan antimikroba dengan melibatkan kemitraan  Public Private Pathnership.

“Untuk memperlambat laju AMR, di sektor peternakan Kementan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur pelarangan penggunaan antibiotic growth promotant (AGP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan No.12026/PK.320/F/05/2018 tentang Pengawasan Obat Hewan. Pengawasan pelarangan penggunaan AGP ini dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengaktifkan pengawasan obat hewan, melibatkan Pengawasan Obat Hewan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ditingkat provinsi dan berkoordinasi dengan pengawas obat hewan di kabupaten/kota sesuai dengan tugas,  wewenang dan tanggung jawab masing-masing” jelas Diarmita.

Baca Juga : Tabir Politik GIAA, Serta Spekulasi CT dan Prabowo

Strategi budidaya unggas pasca pelarangan AGP yaitu penggunaan feed additive lain yang dapat meningkatkan feed conversion rate (FCR) dan kesehatan unggas seperti probiotik, prebiotik, acidifier, dan enzim,  penggunaan feed supplement yang berkualitas, penerapan biosecurity 3 zona,  peningkatan kualitas pakan, serta pemilihan DOC yang sehat dan berkualitas.

Pada kesempatan tersebut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menginformasikan program-program Ditjen PKH antara lain Siwab, Pengembangan Sapi Perah, Pengembangan Ternak Ruminansia Potong, #Bekerja, serta Pengendalian dan Pemberantasan PHMS.

Khusus tentang dukungan terhadap pengembangan dan pembangunan peternakan unggas rakyat, Diarmita menyampaikan bahwa Kementan selalu mengedepankan kebijakan yang pro rakyat.  Sebagai contoh program. Bekerja merupakan langkah nyata keberpihakan pemerintah dimana ayam lokal menjadi komoditas utama dalam program ini. Sebanyak 20 juta ekor ayam didistribusikan untuk masyarakat pada tahun 2019. Keberpihakan pemerintah melalui implementasi Permentan No.32/2017 yang bertujuan melindungi pelaku peternakan dan masyarakat secara keseluruhan. “Permentan ini mewajibkan pelaku usaha yang memproduksi 300.000 ekor/minggu harus mempunyai RPHU yang memiliki fasilitas rantai dingin, DOC FS/PS yang beredar harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh  lembaga Sertifikasi, telur konsumsi wajib memiliki sertifikat veteriner yang dikeluarkan Dinas Provinsi/Kab/Kota, proporsi distribusi DOC FS antara perusahaan pembibit (integrasi) dengan pelaku usaha mandiri, koperasi dan peternak (50%:50%); dan pengaturan-pengaturan lain yang akan melindungi peternak dan masyarakat,” ungkapnya.

Menutup diskusi, Diarmita mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman tentang AMR dan bersama-sama mencegah dan mengurangi laju AMR, khususnya di Indonesia.

Sumber : theeast.co.id

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + one =

EraChannel18

Advertisement

ERAINVESTIGASI

opini

Advertisement
Advertisement