Connect with us

ERA BISNIS

PLN Terus Merugi, Anak Perusahaan Mendapat Keuntungan Tak Wajar

Published

on

Eranusantara.com – PT PLN (persero)

Eranusantara.com, Jakarta – Salah satu anak perusahaan PT PLN (persero), yaitu PT PLN Enjiniring, diduga pernah mengalami keuntungan tak wajar dan melakukan pemborosan terhadap keuangan negara hingga Rp1.354.397.821. Hal tersebut diduga terjadi karena penetapan nilai kontrak penugasan PT PLN (persero) tidak didasarkan pada perhitungan Resiko Overhead dan Keuntungan atau ROK yang wajar.

Baca Juga : People Power, Mahfud MD : Hukum Punya Mekanisme Terkait Sengketa Pemilu

Dalam penugasan oleh PT PLN (persero), sebetulnya PT PLN Enjiniring mendasari dengan kontrak Nomor 003.PJ/KON.01.02/UIP/KALBAGBAR/2016 tanggal 23 November 2016. Hal tersebut diketahui tentang Pekerjaan Jasa Assessment Progress Pekerjaan PLTU 1 Kalbar dan PLTU 2 (Kalbar) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.427.412.000. Itu pun termasuk Pajak Penambahan Nilai atau PPN dengan rincian PLTU 1 sebesar Rp4.490.782.316 dan PLTU 2 sebesar Rp3.936.629.816. Jadi, setelah adanya Pajak Penambahan Nilai, ternyata nilai kontrak menjadi sebesar Rp7.661.283.636.

Kontrak tersebut adalah kontrak dengan konsultan asing bernama BVI dan ditandatangani serta sifatnya fixed lump sum. Namun diketahui, bahwa dalam kontrak tersebut ada sedikit permasalahan, Dimana dasar perhitungan nilai kontrak dengan PT PLN (persero) ternyata diduga nothing alias tidak ada.

Baca Juga : Pencoblosan Surat Suara di Malaysia, KPU Gelar Rapat Mendadak

Namun, dalam laporan laba rugi pelaksanaan pekerjaan uji teknis PLTU 1 dan 2 Kalbar yang dihitung oleh Divisi Akuntansi PT PLN E diketahui sebagai berikut:

Dari perhitungan di atas diketahui nilai kontrak dengan PT PLN (Persero) tidak wajar. Dimana mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa, baik pada PT PLN E dan PT PLN (Persero). Seharusnya, ROK maksimal 10% atau perhitungan kontrak dengan PT PLN (Persero) seharusnya sebesar Rp6.306.885.815,00.

Selain itu, perhitungan biaya pekerjaan tersebut telah memasukkan biaya operasional atas 15 pegawai internal PT PLN E. Pada bagian lain, temuan ini diindikasikan sebagai pemborosan keuangan perusahaan. Selanjutnya bagi PT PLN (Persero), dana yang dibayarkan adalah atas kegiatan uji teknis PLTU 1 dan 2 Kalbar kepada PT PLN E. Hal ini merupakan kegiatan yang termasuk dalam Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP TL).

Pemerintah RI akan memberikan penggantian setiap tahun anggaran dalam rangka subisidi listrik atau BPP TL. Penggantian ini akan dibayarkan oleh Pemerintah RI kepada PT PLN (Persero) Tbk lebih tinggi sebesar Rp1.354.397.821.

Dengan demikian, penetapan kontrak secara lump sum dan penghitungan nilai kontrak penugasan dari PT PLN (Persero), yang melebihi ketentuan pengadaan barang jasa, menjadikan nilai kontrak tidak wajar.

Satu Semester 2018, PLN Alami Kerugian Rp5,35 T

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero telah merilis laporan keuangan untuk Semester-I 2018. Dalam laporan tersebut, PLN mengalami kerugian sebesar Rp 5,35 triliun. Kerugian periode Januari-Juni 2018 ini, sesungguhnya berbanding terbalik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Mengapa? Karena di kala itu, PLN masih mampu membubuhkan laba bersih sebesar Rp 2,03 triliun pada semester I-2017.

Padahal, penjualan tenaga listrik PLN sebesar 7,37% secara tahunan (year-on-year/YoY) tercatat Rp127,16 triliun. Mestinya PLN mampu mencetak kenaikan pendapatan usaha sebesar 7,44% menjadi Rp131,54 triliun di semester I-2018 atas sumbangan tersebut. Kendati demikian, PLN justru menyalahkan kondisi eksternal yang ada. Dengan menyalahkan adanya kenaikan beban bahan bakar dan pelumas, serta kerugian kurs rupiah yang disebut-sebut menjadi biang keladi tekornya PLN.

Baca Juga : Laksi : Tolak Ajakan Amin Rais Yang Menyesatkan Rakyat

Publik mengatakan, bukankah harusnya PLN instropeksi ke dalam, kemudian fokus memperbaiki manajemen serta pelayanan kepada masyarakat. Toh, harga listrik pun sudah tak karuan mahalnya dirasakan oleh masyarakat?

Sebenarnya, Pemerintah juga sudah meningkatkan subsidi sebesar 7,5% YoY menjadi Rp 25,02 triliun pada semester I-2018. Namun, lagi-lagi itu tidak cukup untuk menyelamatkan laba usaha (setelah subsidi) PLN. Laba usaha PLN tergerus 8,54% YoY menjadi Rp 14,13 triliun. Itu baru laba usaha. Perlu digarisbawahi, jika ditinjau lebih jauh, ternyata laba sebelum pajak PLN (laba usaha ditambah penghasilan dikurangi beban lain-lain, kerugian kurs, dan penghasilan/beban keuangan), angkanya mengalami penurunan lebih dari setengahnya (sekitar 63,85%) ke Rp 1,84 triliun di semester I-2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah loh, kata publik, jadi bagaimana sebenarnya kinerja Direktur Utama PLN, Sofyan Bashir, terkait hal tersebut?. Terlebih beberapa waktu lalu PLN juga terhempas oleh angin korupsi di jajaran manajemennya.

Menindaklanjuti permasalahan ini, Eranusantara.com telah bertemu dengan Direktur Utama PLN, Sofyan Bashir di sebuah lounge hotel di kisaran Jakarta Selatan. Saat itu, ia mengatakan akan mengklarifikasi berita-berita yang kami berikan, namun hingga berita ini ditulis belum ada klarifikasi dan respon dari pihak PLN. 

(Fahad Hasan_Redaksi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − fifteen =

EraChannel18

Advertisement

ERAINVESTIGASI

opini

Advertisement
Advertisement