Connect with us

ERA NEWS

Pencoblosan Surat Suara di Malaysia, KPU Gelar Rapat Mendadak

Published

on

Eranusantara.com – Ilustrasi, Surat Suara

Eranusantara.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat dadakan guna menyikapi persoalan yang sedang viral di masyarakat tersebut terkait isu surat suara yang telah tercoblos di Malaysia untuk pasangan nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Komisioner KPU Viryan Azis menyampaikan, agenda rapat yang akan dibahas intinya akan meminta klarifikasi ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) terkait hal itu.

Baca Juga : Gubernur DKI, Anies Baswedan Resmikan Stasiun MRT ASEAN

“Poinnya adalah KPU sedang meminta klarifikasi dari PPLN di Kuala Lumpur terkait hal tersebut. Klarifikasi ini penting, prinsip kehati-hatian yang kami anut,” kata Viryan saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019) sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Viryan mengungkapkan, hasil klarifikasi ini nantinya sebagai bahan untuk menentukan langkah atau kebijakan apa yang akan diambil.

Sebelumnya beredar video yang viral di media sosial yang menampilkan surat suara yang telah tercoblos di Malaysia. Dalam video teresebut diperlihatkan adanya puluhan karung surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan salah satu caleg dari Partai Nasdem. Puluhan karung surat suara yang telah tercoblos tersebut ditemukan di dalam gudang.

Baca Juga : Berawal dari Komentar FB, Seorang Siswi SMP Jadi Korban Penganianyaan 12 Siswi SMA

Adanya temuan itu, anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Fritz Edward Siregar menyatakan keabsahan seperti yang terekam dalam video tersebut. Disampaikan Edward  surat suara tercoblos tersebut ditemukan oleh PPLN Kuala Lumpur Malaysia. Atas temuan itu, Bawaslu meminta KPU untuk segera bertindak menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

RA_Redaksi Jakarta

Sebagai media online, ERANUSANTARA.com memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang diterbitkan di media online ERANUSANTARA.com. Mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik jurnalistik ERANUSANTARA.com dan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =

ERA NEWS

Mendagri Singgung Kepala Daerah Yang Belum Cairkan Anggaran NPHD Untuk Pilkada 2020

Published

on

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse
Reporter : Andi ZEditor : Wahyu

Eranusantara.com, Ternate – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berulang kali menyinggung kepala daerah yang berdasarkan data, belum juga mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.

Padahal tahapan Pilkada telah dimulai sejak 15 Juni lalu, dan untuk kelancarannya, penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, baik KPUD, Bawaslu Daerah, maupun aparat keamanan, membutuhkan anggaran operasional yang bersumber dari NPHD.

Dalam kunjungannya di Ternate, dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19, Kamis (09/07/2020) di Royal Resto and Function Hall.

“Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang, maka KPU dan Bawaslu ya mereka kalau bekerja betul-betul ya harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup, untuk operasional mereka,” kata Mendagri.

Ia juga menyatakan keprihatinannya atas pencairan NPHD yang belum tuntas di sejumlah daerah. Padahal, tahapan Pilkada telah berlangsung dan terus berlanjut, sementara penyelenggara membutuhkan anggaran yang cukup.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending