Connect with us

ERA BISNIS

Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita II

Published

on

Eranusantara.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Eranusantara.com, Jakarta –Wimboh Santoso, pria asal Boyolali, kini tengah menahkodai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tahun 2017. Ia diduga memainkan perannya dalam penentuan jabatan di institusi pasar modal. Sebelumnya, pria ini mengabdi cukup lama di Bank Indonesia (BI) yang kemudian berlabuh ke Bank Mandiri.

Tak hanya itu, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komioner OJK ikut meramaikan kancah ini. Ketika EraNusantara.com meminta klarifikasi kepada Hoesen, namun ia tidak merespon. Hal yang sama juga terjadi kepada Rahmat, malahan reporter kami nomor WhatsUp-nya diblok. Hasilnya adalah Rahmat Waluyanto ditunjuk sebagai Komisaris Utama KSEI, padahal Rachmat juga merupakan Komisaris di Bank Permata. Sedangkan, menurut POJK 55/2016, seseorang tidak boleh merangkap jabatan di institusi keuangan.

Baca Juga : Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita I

Namun hal itu dibantah oleh Anto Prabowo, selaku Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik dalam surat elektroniknya. Ia menegaskan sesuai dengan POJK tersebut pengangkatan beliau telah memenuhi unsur yang diperbolehkan sehingga tidak ada rangkap Jabatan. KSEI merupakan SRO yang sifatnya non-profit. Demikian pula baha posisi beliau sebagai Komisaris Independen di Bank Permata.

Berbeda dengan Tito Sulistio, mantan Direktur Utama BEI dan Asosiasi Alumni Doktor Hukum UPH, mengatakan tidak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh perusahaan untuk mencari untung. Buktinya apa? Tito menambahkan dari profit tersebut kita dapat membagikan bonus kepada direksi dan karyawan, tegasnya. “Ngawur…., “sambil Tito tertawa.

Hal yang sama juga diamini oleh Drajad Wibowo Pengamat Ekonomi senior. Menurutnya KSEI boleh mencari laba. Karena KSEI, badan hukum berbentuk PT, secara teknis boleh membagi deviden. Tapi karena, dia bergerak di pasar modal, dia juga tunduk pada peraturan OJK. Jika OJK melarang KSEI membagi deviden, ya dia harus patuhi, tegas Drajad.

Baca Juga : Menteri Puan Umbar Uang Rp759 Juta?, Ternyata Untuk Ini!

Selain itu juga terdapat oligarki di Bursa Efek Indonesia. Inarno Djajadi dan kawan-kawan adalah hasil subjektifitas. Pria asal Yogyakarta, yang kini menjabat Direktur Utama BEI, merupakan hasil rekayasa dari Wimboh dan Hoesen, padahal Inarno masih mempunyai track record yang buruk terkait saham ARTI. Terkait dengan hal tersebut, EraNusantara.com mencoba menghubunginya untuk meminta klarifikasi, namun ia mengindar. Karenanya, EraNusantara.com akan mengabarkan hasil investigasinya selanjutnya terkait oligarki di lembaga keuangan. Bagaimana pun mereka telah menentukan direksi dan komisaris di pasar modal. Karena itu, EraNusantara.com memulai pada kasus Gedung Wisma Mulia (WM) yang terdapat di Gatot Subroto:

OJK Melakukan Pemborosan

OJK dinilai publik memiliki gaya selangit. Gaya-gayaan menyewa tempat, namun faktanya mengecewakan publik. Misalnya, sudah membayar sewa gedung WM 1 sebesar Rp412.308.289.800, dan WM 2 sebesar Rp76.979.371.392, tapi tidak seluruhnya dimanfaatkan.  Sekadar informasi, WM itu dimiliki oleh taipan Djoko S Tjandra.

Terkait masalah ini dapat dikatakan sangat krusial, sehingga Dewan Komisioner OJK harus mempertanggungjawabkannya. Ada pembayaran sewa gedung WM 1 dan 2, tapi ternyata tidak dimanfaatkan seluruhnya. Dokumen tim menunjukkan, kondisi tersebut malah akan berpotensi merugikan negara. Sebab seluruh lantai WM yang disewa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata tidak dimanfaatkan.

Padahal pada prinsipnya, sewa adalah salah satu cara atau bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Tujuannya untuk mengoptimalisasi BMN yang belum dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara. Bahkan, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang. Selain itu juga untuk mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Secara payung hukum pun ada, bahwa pelaksanaan sewa BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Dan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012.

Namun, di OJK sendiri ternyata sewa tempat yang ternyata tidak menunjang tugas dan fungsi OJK, karena seluruh lantai tidak dimanfaatkan. Anehnya, pembayaran sewanya sangat besar. Malah menurut perspektif publik, mungkin uang sebesar itu bisa untuk membangun sebuah gedung untuk OJK.

Yang mengecewakan adalah, OJK seolah menolak memanfaatkan gedung yang dipinjampakaikan oleh BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Prime Area. Padahal perhitungannya, dengan memanfaatkan gedung BI dan Kemenkeu, dapat berpotensi penghematan. Ketimbang harus menyewa gedung WM.

Alasannya, OJK telah menganalisis perbandingan biaya (melalui pendekatan least cost dan pro &. cons). Ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh DK OJK terkait pemanfaatan Gedung WM 1 dan 2. Selain itu, terdapat potensi kerugian negara Gedung WM yang sudah dibayar sewanya selama tiga tahun seluas, 80.000 m, senilai Rp570 miliar dan hanya dipakai 10.000 m. Sementara di Gedung BI, OJK tetap membayar senilai Rp35 miliar per tahun. Berikut penjelasannya:

1. Tetap menggunakan gedung Menara Radius Prawtro (Bl) dan gedung Sumilro Djojohadlkusumo (Kementerian Keuangan) dengan pertimbangan biaya yang lebih rendah (least cost).

2. Melaksanakan pemanfaatan ruang kantor sewa di gedung WM yang mendasarkan pada metode least cost yaltu opsl 1. Yaitu penggunaan seluruh lantai yang disewa di gedung WM 2 sampai dengan tahun 2022.

3. Tidak melaksanakan opsi bell Gedung WM 1 dengan pertimbangan. Melakukan upaya-upaya dalam rangka penyediaan kantor pusat yang mandiri dalam satu lokasi terpadu sesuai kemampuan keuangan OJK.

Namun, Anto Prabowo, dari OJK menjelaskan, bahwa sebenarnya OJK adalah organisasi baru dengan pegawai yang cukup besar. Di Jakarta saja, pegawai sudah mencapai 3500 orang. Dalam prosesnya, OJK juga memakai sistem Appraisal, karena dalam ketentuan OJK, kalau itu harganya baik, its ok.

Saat ditanya bagaimana dengan Gedung Merdeka, kok henghang? Anto menjawab, “Karena dari pihak yang memiliki gedung tersebut menaikkan harga sebesar 60 persen di bulan Agustus 2018. Kita menghormati kontrak. Kontrak itu ada masa kondisi, namun pihak gedung masih men-charge sebesar 60 persen, ya… kita gak mau!” Namun ketika ditanya, apakah terdapat masalah, Ia mengatakan, gedung yang ditempati OJK semua disewa dan memakai sistim Appraisal.

“Di WM itu kita menyewa sebanyak 50 lantai sejak Januari 2018. Namun disayangkan, Gedung WM 1 belum ditempati atau kosong,” katanya. Ketika ditanya, kenapa tidak dipakai, ia menjawab harus men-set-up perabotan baru dll, sementara indusri itu membutuhkan OJK meningkatan pengawasan.

OJK telah diberikan opsi membeli, namun uangnya dari mana? Intinya OJK menghindari terjadi adanya biaya yang lebih besar. Di WM kontrak selama tiga tahun. Ia membenarkan pernyataan BPK, namun katanya, OJK juga mempunyai perhitungan sendiri. (Bersambung…)

(FHD_Redaksi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 15 =

EraChannel18

Advertisement

ERAINVESTIGASI

opini

Advertisement
Advertisement