Connect with us

Published

on

Ilustrasi

TEMPO.CO, Jakarta – LBH Jakarta berencana terjun ke lapangan, menjemput setiap laporan pengaduan ketidakadilan hukum terkait operasi polisi memburu begal. LBH menduga rasa takut ikut mempengaruhi belum adanya laporan yang masuk sejak posko dibuka dan diumumkan Rabu 18 Juli 2018.

Rencana itu diungkap Pengacara Publik Bidang Fair Trial LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari. Dia menyatakan bahwa LBH Jakarta hendak menginvestigasi secara aktif ihwal ada atau tidak adanya ketidakadilan hukum selama polisi menggelar operasi bersandi Cipta Kondisi tersebut.

“Munkin dalam minggu ini (investigasi), teknisnya masih dibahas,” ujar Shaleh ketika dihubungi, Kamis 19 Juli 2018.

LBH Jakarta dalam pernyataan sikap yang disampaikan Rabu 18 Juli 2018 mempermasalahkan instruksi Kepala Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis tembak di tempat setiap terduga atau tersangka pelaku begal dan penjambretan yang melawan. Instruksi itu disebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap).

Instruksi yang diberikan Idham disebutkan tergolong pembunuhan di luar pengadilan atau extra judicial killing. Itu sebabnya LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi mereka yang merasa menjadi korban ketidakadilan hukum tersebut. Berdasarkan data yang dirilis polisi sepanjang lebih dari dua pekan operasinya, sebanyak lebih dari 50 orang terpaksa ditembak dan 12 di antaranya ditembak mati.

Posko itu masih sepi sepanjang Kamis 19 Juli 2018. Shaleh menduga faktor sosialisasi, selain belum ada keberanian dari kerabat atau keluarga korban tembak di tempat atau tembak mati.

Shaleh menekankan bahwa pembentukan posko pengaduan merupakan langkah LBH untuk menghindari adanya korban salah tangkap atau salah tembak yang tidak mendapatkan keadilan. “Operasi berantas jambret dan begal berpotensi menimbulkan banyak korban jika polisi tidak hati-hati,” katanya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − five =

ERA 86

Pasutri Bersatus PNS, Lakukan Aktifitas Ilegal di Kab. Sijunjung

Published

on

Eranusantara.com – Video kawasan tambang ilegal di daerah sijunjung

Eranusantara.com, Kab. Sijunjung – Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi mimpi bagi sebagian besar putra putri bangsa. Pasalnya, bekerja sebagai PNS dapat dikatakan suatu titik aman dalam keberlangsungan ekonomi. Penghasilan yang cukup serta tunjangan yang memadai, dapat menUKngkatkan taraf hidup para PNS dibeberapa daerah di Indonesia.

Meski demikian, status PNS bukan tanpa aturan. Para pegawai yang digaji oleh negara ini tentu diatur dengan berbagai macam aturan negara, seperti Uundang- undang, Peraturan Presiden, Peraturan Mentri, Peraturan Daerah dan berbagai macam aturan lain yang salah satu tujuannya demi memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Berbagai kegiatan maupun prilaku seorang PNS juga diatur dan tidak diperbolehkan berbuat dan berprilaku seenaknya.

Berbeda dengan salah satu Guru sekolah dasar yang berstatus PNS di Kab. Sijunjung, Sumatra Barat. Tak tanggung – tanggung, pasangan suami istri yang keduanya berstatus PNS ini, bersama – sama menjalankan bisnis ilegal meaning di Kab. Sijunjung.

MA yang merupakan salah satu guru SDN di Kab. Sijunjung, beserta istrinya R yang merupakan tenaga kesehatan di RSUD Sijunjung, dan juga berstatus PNS ini menjalankan bisnis ilegal didaerah Tan Laweh, Padang Sibusuk, Kab. Sijunjung. Tak tanggung – tanggung, tiga alat berat dipekerjakan sekaligus pada daerah pertanian produktif. Kerusakan lahan pertanian terlhat jelas saat eranusantara.com datang langsung ke lokasi milik MA beberapa waktu lalu.

Hingga berita ini diturunkan, MA maupun R tak dapat dihubungi. Bahkan, pesan whatsapp yang awalnya terkitim dengan tujuan untuk mengkonfirmasi, akhirnya di blok oleh MA.

Saat dihubungi via telepon selular milik MA, suara wanita yang diduga adalah R mengatakan bahwa telpon yang dilakukan salah sambung.

“Maaf ya pak..salah sambung pak,” ungkap wanita yang diduga R, kemudian langsung mematikan telpon, pada, Rabu, (17/7), lalu.

Sementara itu, Ramler, SH. MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung, mengaku belum tau akan hal ini. Meski demikian, Ramler mengatakan akan mencari tahu dan menanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

“Sementara saya no coment dulu, karena ini baru informasi, saya akan menanyakan dulu kepada yang bersangkutan, apakah hal ini benar. Jika benar, nanti akan ada pejabat yang akan menimbang kesalahan jika hal ini benar,” ungkapnya kepada eranusantara.com, Selasa, (31/7), via telepon selularnya.

Wandre DP

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending