Connect with us

ERA INVESTIGASI

Dua Tahun Parkir, Speedboad di Danau Maninjau Tak Terurus

Published

on

Eranusantara.com, Agam – BPBD Kabupaten Agam, Sumatera Barat terkesan membiarkan Speedboad bantuan BNPB Pusat yang dikabarkan menelan anggaran hungga Rp. 1,3 Milyar.

Bantuan yang dinilai tidak dipelihara dan disia-siakan oleh BPBD Kabupaten Agam itu, sampai saat ini masih mengalami kerusakan di danau maninjau dan menurut informasi tidak bisa diperbaiki lagi.

“Kita melihat SpeedBoad tersebut sudah lebih kurang dua tahun tidak pernah beroperasi. Biasanya pernah beraktifitas di Danau Maninjau,” ungkap warga sekitar danau Maninjau yang enggan disebutkan namanya kepada eranusantara.com, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, kalau pun ada, pihak BPBD Agam yang melihatnya, hanya sebatas mendatangkan tekhnisi yang dilihat tidak mampu memperbaikinya.

“Sepertinya tidak bisa diperbaiki lagi, sebab sampai saat ini masih mati suri dan masih di sekitaran Danau Maninjau,” ujarnya.

Ditempat terpisa, salah seorang tokoh masyarakat sekitar yang mengaku namanya Risman juga menyayangkan kondisi speedboad tersebut.

Risman menyampaikan, kalau menurut informasi yang ia peroleh harga SpeedBoad tersebut Rp 1,3 M.

“Kita melihat rusaknya semenjak kepemimpinan kalaksa Lutfi, SH. Kalau dilihat dengan kasat mata, kondisi speedbood itu akan terus rusak di karenakan lambannya penanganan dari pihak BPBD Agam, tidak mungkin pemerintah tidak bisa menganggarkan biaya perawatan, ini patut dipertanyakan,” ulasnya.

Sebagai putra sekitar Danau Maninjau, lanjut Risman bahwa ia berharapan agar pihak BPBD Agam segera menyelamatkan bantuan negara ini.

“Apalagi bantuan yang nilainya cukup signifikan yaitu Rp 1,3 M, dan juga kegunaannya untuk hajat orang banyak,” ungkapnya menyayangkan.

Menanggapi hal ini Tim DPW LSM Garuda Nasional Indonesia Sumbar yang di nahkodai BJ rahmad menyebutkan, dengan melihat kondisi speedbood tersebut mustahil bisa di perbaiki. Dikarenakan sebelum tenaga tekhnisi di datangkan mesin Speedbood telah berbulan-bulan di genangi air hujan.

Dengan kindisi menelantarkan bantuan BNPB pusat sudah Sewajarnya pihak hukum memproses instansi tersebut. Agar BPBD Agam bertanggung jawab dengan indikasi telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,3 M.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kalaksa BPBD Kabupaten Agam M. Lutfi. Sampai berita ini diterbitkan belum dapat ditemui karena sedNg sibuk dengan Percepatan Penanganan Covid19 di Kabupaten Agam.

GS

Sebagai media online, ERANUSANTARA.com memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang diterbitkan di media online ERANUSANTARA.com. Mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik jurnalistik ERANUSANTARA.com dan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =

ERA INVESTIGASI

Izin Galian C Akan Perparah Banjir Pangkalan

Published

on

Banjir Bandang Maret 2017, Masjid Raya Pangkalan

Eranusantara.com, Sumbar – Jauh harapan bila kita ingin menghentikan aktivitas tambang di Pangkalan, Kab. 50 Kota. Kenapa tidak, baru-baru ini telah terbit pengumuman Amdal Tambang galian C, yang direncanakan akan menambang galian batuan di aliran sungai Mahat, dengan luas lahan sebesar 42,17 ha oleh PT. Karunia Bukit Mas. Rencana kegiatan penambangan ini menuai polemik ditengah masyarakat. PKP (Persatuan keluarga Pangkalan) menyatakan sikap menolak adanya kegiatan tambang yang berdampak terhadap lingkungan dan memperparah bencana banjir dan longsor diwilayah mereka.

Menurut Ketua PKP Provinsi Riau David Dailami didampingi seken PKP Ir. Mukhlis DT Majo, ini mengatasi keresahan masyarakat Nagari pangkalan terhadap dampak lingkungan akibat keberadaan tambang di Nagari Pangkalan yang memicu bencana Banjir serta tanah Longsor.

“Dengan adanya tambang pun tidak ada dampak yang baik bagi warga, tapi malah menyebabkan keadaan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Salah satunya adalah Cagar Budaya Masjid Raya Pangkalan yang menjadi langganan banjir setiap musim hujan terjadi.” ujar David.

Dari temuan WALHI Sumatera Barat, Banjir bandang dan longsor sudah dimulai sejak Tahun 1979 yang juga termasuk kejadian banjir terparah. Kejadian banjir terparah selanjutnya terjadi pada Februari 2016, menyebabkan 1 korban jiwa dan 700 rumah terendam banjir. Tahun-tahun berikutnya sampai dengan Tahun 2019 masih sering terjadi banjir bandang.

Masih hangat di pikiran kita, kejadian banjir bandang yang terjadi pada Desember 2019, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Ada Empat kecamatan yang terdampak banjir dan longsor seperti Lareh Sago Halaban, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabiluru. Di Kecamatan Lareh Sago Halaban, ada tiga nagari yang terdampak, yaitu Bukik Sikumpua dengan 68 pengungsi, Balai Panjang 48 pengungsi, dan Nagari Batu Payuang 8 pengungsi.

Sayangnya, hadirnya calon-calon izin tambang baru di Aliran Sungai Batang Mahat Kec. Pangkalan ini tidak sejalan dengan komitmen pemerintah, khususnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Pada Tahun 2017 beliau menyatakan akan berjanji memoratorium izin tambang galian c serta mencabut izin galian c yang terindikasi pemicu longsor. Termasuk yang tidak mengantongi izin karena aktivitas tersebut dapat merenggut nyawa manusia. Hadirnya izin tambang baru di Kec. Pangkalan tentunya membuat kecewa masyarakat kepada pemerintah karena abai dengan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Karakteristik DAS Mahat

DAS Mahat Hulu (28.535,49 ha) merupakan 1 (satu) dari 108 (seratus delapan) DAS prioritas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 328/Menhut-II/2000 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang “Penetapan DAS Prioritas Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014. Dasar pertimbangan SK tersebut adalah kawasan DAS sudah bermasalah dari aspek hidrologi, vegetasi, serta adanya fasilitas publik/aset negara yang harus diselamatkan. SK juga berperan sebagai arahan/acuan bagi instansi/dinas terkait dalam upaya penetapan skala prioritas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan reboisasi, penghijauan, konservasi tanah dan air, baik vegetatif, agronomis, struktural, maupun manajemen. Dalam kawasan DAS Mahat Hulu berbagai aktivitas ekonomi masyarakat terjadi yaitu perambahan hutan, pertanian lahan basah, perkebunan, pertambangan, perikanan serta adanya aset negara yaitu PLTA Koto Panjang. Kebutuhan lahan usaha baru menyebabkan hutan mendapat tekanan. Deforestasi dan degradasi lahan yang terjadi di DAS Mahat Hulu telah meningkatkan erosi tanah dan aliran permukaan yang pada gilirannya meningkatkan fluktuasi aliran sungai, sedimentasi di hilir, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Persoalan DAS Mahat adalah masifnya perubahan tutupan lahan Hutan yang terjadi dari tahun ke tahun, ini juga diperparah dengan adanya beberapa izin tambang batuan dan tambang timah hitam di Pangkalan Hasil penelitian Hidayat, F (2014) menyatakan bahwa sub DAS Batang Mahat hulu telah mengalami kerusakan yang ditandai dengan terjadinya penurunan penutupan hutan mulai tahun 1999-2010 yakni sebesar 23 % atau 2.752, 6 ha (183,51 ha/tahun), namun kebun campuran meningkat sebesar 27 % atau 3.532,7 ha (294,39 ha/tahun). Akibat penurunan luas tutupan hutan adalah meningkatnya lahan kritis serta berkurangnya daya resapan air yang ditandai dengan meningkatnya koefisien aliran permukaan dari 40.5% menjadi 55.8%.

DAS Kampar, merupakan induk dari SubDAS Mahat

Tommy Adam selaku staf riset dan database WALHI Sumbar menyatakan Kegiatan pertambangan Galian C, sejatinya akan berdampak pada bencana banjir dan longsor. Ini dapat dijelaskan proses tambang pasir dan batuan di sepanjang aliran sungai Mahat, akan mengambil pasir dan batuan dari sepadan sungai. Sepadan sungai yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga lindung, tidak mampu lagi menahan air yang masuk ke dalam sungai, akhirnya air akan meluap dan menghantam daerah yang dilaluinya.

Selain itu kegiatan tambang pasir akan menghancurkan Hutan guna membangun jalan untuk akses kendaraan masuk dan keluar guna mengangkut batuan dan pasir. Akhirnya fungsi hutan dan sepadan sungai sebagai peredam erosi dari air hujan dan berfungsi menyimpan air melalui perakaran tanaman akan hilang dengan hadirnya pertambangan ini.

Kondisi lingkungan dan perubahan penggunaan lahan yang masif pada DAS Mahat ini seharusnya dapat ditekan dengan tidak lagi mengeluarkan izin-izin yang bisa menambah beban terhadap lingkungan seperti izin tambang, serta izin eksploitasi hutan dari pemerintah. Pada akhirnya izin-izin pertambangan tersebut akan semakin memperparah kondisi lingkungan, akhirnya akan menyebabkan bencana yang akan merugikan masyarakat lokal yang hidup di Pangkalan.

Red/Wlh

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending