Connect with us

ERA INVESTIGASI

Tambang Dalam CV. Tahiti Coal Terbakar, Walhi Sumbar Surati Dinas ESDM

Published

on

Eranusantara.com, Sumbar – Tambang dalam batubara milik CV. Tahiti Coal yang berada di Desa Sikalang, Kec Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sejak 2 Mei 2020 mengalami kebakaran, puncak kebakaran terjadi pada 21 Mei. Hal tersebut diketahui dengan banyaknya gumpalan asap hitam yang keluar dari mulut lubang tambang, sampai saat ini jum’at 29 Mei, Lubang tambang milik CV. Tahiti Coal masih masih mengeluarkan asap hitam, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak dari hari-hari sebelumnya.

Roby Jasmara, Tim Riset Walhi Sumbar mengatakan kebakaran dipicu dengan adanya segi tiga api (panas, Oksigen, dan Bahan Bakar) dalam lobang tambang, walau ada upaya dari pihak perusahan untuk memadamkan api tersebut namun tidak maksimal hal tersebut nampak dari gumpalan asap hitam dari lobang tambang. Akibat kebakaran tersebut membuat langit didaerah Desa Sikalang, berwarna hitam yang timbul akibat asap kebakaran yang terkadang asap tersebut mengarah ke pemukiman penduduk hal tersebut membuat penduduk terutama disekitar tambang risau.

Walhi Sumbar menyebutkan kebakaran pada tambang dalam CV.Tahiti Coal sangat berpontesi berlanjut dan dikwatirkan menimbulkan ledakan besar, Jika ledakan tersebut terjadi tentu akan mempengaruhi struktur tanah diatasnya seperti yang diketahui bahwasanya lubang tambang CV.Tahiti Coal berada dibawah pemukiman penduduk. jika ledakan tersebut terjadi tidak tertutup kemukinan akan menjadi bencana yang disengaja yang mendatangkan korban jiwa dan kerugian materi pada warga baik dalam bentuk retak pada rumah bahkan amblas.

Walhi Sumbar telah menyapaikan kebakaran tersebut ke ESDM Sumbar dan meminta pihak ESDM dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bertindak karena kebakaran tersebut duduga kuat akibat kelalaian pihak perusahan seperti yang tertuang dalam UU pertambangan minerba pasal 95 huruf a dan e dimana pihak perusahan harus memperhatikan batas toleransi daya dukung Lingkungna hidup selain itu Walhi Sumbar meminta ESDM Untuk itu, kami meminta agar ESDM Provonsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta Instansi terkait :

  1. memerintahkan CV. Tahiti Coal menghentikan aktivitas pertambangan dan memadakan api yang terus menyala secara maksimal
  2. Melakukan penyelidikan atas peristiwa kebakaran di lokasi IUP CV. Tahiti Coal yang berada di Desa Sikalang, Dusun Bukit Sibanta Kec. Tawali, Kota Sawahlunto – Sumatera Barat.
  3. Melakukan langkah – langkah stategis untuk memastikan ada/tidaknya Korban Jiwa , Kualitas Udara dan pemberian informasi kepada masyarakat sekitar tambang terutama pada aspek keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar tambang dari peristiwa kebekaran tersebut.
  4. Menindaklanjuti dan/atau membarikan sanki administratif dan/atau pidana bila terbukti pemegang IUP Produksi Tambang Batubara CV.Tahiti Coal melakukan Pelangaran dan/atau lalai akan kewajiban mematuhi UU Pertambangan MINERBA dan/atau UU PPLH.

Hms

Sebagai media online, ERANUSANTARA.com memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa keberatan dengan informasi yang diterbitkan di media online ERANUSANTARA.com. Mekanisme pengajuan hak jawab dan hak koreksi mengacu pada ketentuan peraturan kode etik jurnalistik ERANUSANTARA.com dan UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + three =

ERA INVESTIGASI

Izin Galian C Akan Perparah Banjir Pangkalan

Published

on

Banjir Bandang Maret 2017, Masjid Raya Pangkalan

Eranusantara.com, Sumbar – Jauh harapan bila kita ingin menghentikan aktivitas tambang di Pangkalan, Kab. 50 Kota. Kenapa tidak, baru-baru ini telah terbit pengumuman Amdal Tambang galian C, yang direncanakan akan menambang galian batuan di aliran sungai Mahat, dengan luas lahan sebesar 42,17 ha oleh PT. Karunia Bukit Mas. Rencana kegiatan penambangan ini menuai polemik ditengah masyarakat. PKP (Persatuan keluarga Pangkalan) menyatakan sikap menolak adanya kegiatan tambang yang berdampak terhadap lingkungan dan memperparah bencana banjir dan longsor diwilayah mereka.

Menurut Ketua PKP Provinsi Riau David Dailami didampingi seken PKP Ir. Mukhlis DT Majo, ini mengatasi keresahan masyarakat Nagari pangkalan terhadap dampak lingkungan akibat keberadaan tambang di Nagari Pangkalan yang memicu bencana Banjir serta tanah Longsor.

“Dengan adanya tambang pun tidak ada dampak yang baik bagi warga, tapi malah menyebabkan keadaan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Salah satunya adalah Cagar Budaya Masjid Raya Pangkalan yang menjadi langganan banjir setiap musim hujan terjadi.” ujar David.

Dari temuan WALHI Sumatera Barat, Banjir bandang dan longsor sudah dimulai sejak Tahun 1979 yang juga termasuk kejadian banjir terparah. Kejadian banjir terparah selanjutnya terjadi pada Februari 2016, menyebabkan 1 korban jiwa dan 700 rumah terendam banjir. Tahun-tahun berikutnya sampai dengan Tahun 2019 masih sering terjadi banjir bandang.

Masih hangat di pikiran kita, kejadian banjir bandang yang terjadi pada Desember 2019, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Ada Empat kecamatan yang terdampak banjir dan longsor seperti Lareh Sago Halaban, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabiluru. Di Kecamatan Lareh Sago Halaban, ada tiga nagari yang terdampak, yaitu Bukik Sikumpua dengan 68 pengungsi, Balai Panjang 48 pengungsi, dan Nagari Batu Payuang 8 pengungsi.

Sayangnya, hadirnya calon-calon izin tambang baru di Aliran Sungai Batang Mahat Kec. Pangkalan ini tidak sejalan dengan komitmen pemerintah, khususnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Pada Tahun 2017 beliau menyatakan akan berjanji memoratorium izin tambang galian c serta mencabut izin galian c yang terindikasi pemicu longsor. Termasuk yang tidak mengantongi izin karena aktivitas tersebut dapat merenggut nyawa manusia. Hadirnya izin tambang baru di Kec. Pangkalan tentunya membuat kecewa masyarakat kepada pemerintah karena abai dengan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Karakteristik DAS Mahat

DAS Mahat Hulu (28.535,49 ha) merupakan 1 (satu) dari 108 (seratus delapan) DAS prioritas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 328/Menhut-II/2000 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang “Penetapan DAS Prioritas Dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014. Dasar pertimbangan SK tersebut adalah kawasan DAS sudah bermasalah dari aspek hidrologi, vegetasi, serta adanya fasilitas publik/aset negara yang harus diselamatkan. SK juga berperan sebagai arahan/acuan bagi instansi/dinas terkait dalam upaya penetapan skala prioritas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan reboisasi, penghijauan, konservasi tanah dan air, baik vegetatif, agronomis, struktural, maupun manajemen. Dalam kawasan DAS Mahat Hulu berbagai aktivitas ekonomi masyarakat terjadi yaitu perambahan hutan, pertanian lahan basah, perkebunan, pertambangan, perikanan serta adanya aset negara yaitu PLTA Koto Panjang. Kebutuhan lahan usaha baru menyebabkan hutan mendapat tekanan. Deforestasi dan degradasi lahan yang terjadi di DAS Mahat Hulu telah meningkatkan erosi tanah dan aliran permukaan yang pada gilirannya meningkatkan fluktuasi aliran sungai, sedimentasi di hilir, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Persoalan DAS Mahat adalah masifnya perubahan tutupan lahan Hutan yang terjadi dari tahun ke tahun, ini juga diperparah dengan adanya beberapa izin tambang batuan dan tambang timah hitam di Pangkalan Hasil penelitian Hidayat, F (2014) menyatakan bahwa sub DAS Batang Mahat hulu telah mengalami kerusakan yang ditandai dengan terjadinya penurunan penutupan hutan mulai tahun 1999-2010 yakni sebesar 23 % atau 2.752, 6 ha (183,51 ha/tahun), namun kebun campuran meningkat sebesar 27 % atau 3.532,7 ha (294,39 ha/tahun). Akibat penurunan luas tutupan hutan adalah meningkatnya lahan kritis serta berkurangnya daya resapan air yang ditandai dengan meningkatnya koefisien aliran permukaan dari 40.5% menjadi 55.8%.

DAS Kampar, merupakan induk dari SubDAS Mahat

Tommy Adam selaku staf riset dan database WALHI Sumbar menyatakan Kegiatan pertambangan Galian C, sejatinya akan berdampak pada bencana banjir dan longsor. Ini dapat dijelaskan proses tambang pasir dan batuan di sepanjang aliran sungai Mahat, akan mengambil pasir dan batuan dari sepadan sungai. Sepadan sungai yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga lindung, tidak mampu lagi menahan air yang masuk ke dalam sungai, akhirnya air akan meluap dan menghantam daerah yang dilaluinya.

Selain itu kegiatan tambang pasir akan menghancurkan Hutan guna membangun jalan untuk akses kendaraan masuk dan keluar guna mengangkut batuan dan pasir. Akhirnya fungsi hutan dan sepadan sungai sebagai peredam erosi dari air hujan dan berfungsi menyimpan air melalui perakaran tanaman akan hilang dengan hadirnya pertambangan ini.

Kondisi lingkungan dan perubahan penggunaan lahan yang masif pada DAS Mahat ini seharusnya dapat ditekan dengan tidak lagi mengeluarkan izin-izin yang bisa menambah beban terhadap lingkungan seperti izin tambang, serta izin eksploitasi hutan dari pemerintah. Pada akhirnya izin-izin pertambangan tersebut akan semakin memperparah kondisi lingkungan, akhirnya akan menyebabkan bencana yang akan merugikan masyarakat lokal yang hidup di Pangkalan.

Red/Wlh

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

ERAINVESTIGASI

opini

EraChannel18

Advertisement

Trending