Connect with us

ERA INVESTIGASI

Tak Ada Tindakan Tegas, Angkutan Sewa Bandara Djalaluddin Bebas Beroperasi Tanpa Izin

Published

on

Eranusantara.com, Gorontalo – Dinamika yang terjadi di Bandara Djalaluddin Gorontalo terus berlanjut, terdapat beberapa permasalahan yang timbul di area Bandara yang tak kunjung usai. Salahs atunya masalah mengenai Angkutan Sewa Khusus yang mengatur tentang para taksi. Diantaranya, Taksi Daring, sampai saat ini diketahui belum memiliki izin namun tetap beroperasi.

Terdapat aturan tentang Angkutan Sewa Khusus yang mengatur tentang taksi daring di lingkungan Bandara Djalaluddin yang mewajibkan meliliki izin saat berkoperasi. Hal ini sebagai mana di atur dalam peraturan menteri perhubungan pasal 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa. Namun, didalam Lingkungan bandara Djalaluddin Gorontalo, ternyata memiliki dua Koperasi yang mengatur angkutan sewa tersebut. Dua koperasi itu, yakni Koperasi Tranfortasi Angkasa Gorontalo dan Koperasi Pegawai Djalaluddin.

Dari informasi yang di himpun redaksi, ditemukan bahwa Koperasi Tranfortasi Angkasa Gorontalo memiliki kurang lebih 68 anggota, sementara untuk Koperasi Pegawai Jalaludin memiliki kurang lebih 44 anggota.

Kemudian saat di telusuri terkait kepemilikan izin, Koperasi Tranfortasi Angkasa Gorontalo sudah memiliki izin. Hal ini berbanding terbalik dengan Koperasi Pegawai Djalaluddin yang tidak memiliki izin.

Hal itu terungkap langsung dari salah satu anggota Koperasi Transfortasi Angkasa Gorontalo yang enggan disebutkan namanya dan mengatakan bahwa pihaknya selalu ditekan bahwa koperasi Tranformasi Angkasa Gorontalo harus melakukan pengurusan izin dan harus ikut regulasi yang ada. Sementara pada kenyataanya koperasi yang satunya tidak demikian.

“Kita diharuskannya memiliki izin dan itu langsung kita adakan izinnya. Namun disisi lain ada juga koperasi pegawai Djalaluddin yang tidak memiliki izin, bahkan sampai saat ini tidak ada tindakan dari pihak Bandara Djalaluddin untuk menindaki hal itu,” beber anggota Koperasi Tranfortasi Angkasa Gorontalo , Jum’at, (24/5).

Sehingga dari hal tersebut ia menjelaskan bahwa seharusnya pihak Bandara Djalaluddin berlaku adil. Bagi yang tidak memiliki izin, tidak bisa beroperasi di lingkungan Bandara Djalaluddin Gorontalo, karena itu sudah menjasi regulasi, dan memang jelas tertuang dalam Peraturan Mentri nomor 118 tahun 2018.

“Harusnya sih mereka (pihak bandara) berlaku adil. Karena ada sebagian mereka tidak memiliki izin, namun sampai saat ini mereka masih tetap beroperasi. Parahnya dari pihak Bandara sendiri tidak ada tindakan apapun,” jelasnya.

Lanjut, pihak Koperasi Transportasi Angkasa Gorontalo menilai bahwa mereka seakan-akan di anak tirikan dengan melihat tindakan pengelola bandara Djalaluddin Gorontalo itu.

“Kita sudah beberapa kali mengajukan permasalahan ini ke pihak bandara, karena jangan sampai antar dua koperasi akan konflik, tapi pihak bandara sampai hari ini tidak pernah ada tindakan dan memberikan solusi mengenai masalah ini,” tambahnya.

Sementara itu, pihak BPUD Djalaluddin Gorontalo, Kolonel. Power A. Sihaloho, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa memang seluruh usaha yang berada di lingkungan bandara itu harus berbadan hukum.

“Tidak ada yang terkecuali, apalagi itu rental, harus berbadan hukum, minimal BUMD, BUMN atau Koperasi,” jelasnya.

Kemudian, dikonfirmasi terkait dengan masalah yang dikeluhkan, Power A. Sihaloho, saat ini masih bulan puasa, jadi nanti akan diproses.

“Yang belum mengurus izin habis lebaran akan saya tertibkan,” tutupnya.

Redaksi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

opini

Advertisement

EraChannel18

Advertisement
Advertisement

ERAINVESTIGASI