Connect with us

Opini

Rencana Islami Yang Tak Islami

Published

on

Eranusantara.com – Provinsi Gorontalo
Oleh Aljunaid Bakari, M.Si_Sekretaris Wilayah Lembaga Penangulangan Bencana Dan Perubahan Iklim (LPBI-NU) Provinsi Gorontalo

Eranusantara.com, Opini – Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Propinsi merupakan Kota berkembang yang pengembangannya terbilang cukup massif, terutama semenjak memisahkan diri dari Propinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2002. Sebagaimana pengembangan kota-kota berkembang pada umumnya, pengembangan Kota Gorontalo cenderung dibangun dan diarahkan berdasarkan sense of place nya. Sense of place yang menjadi inspirasi pengembangan Kota di Indonesia biasanya bersumber dari adagium-adagium yang melekat kuat dalam imaji masyarakatnya, sebagai contoh Kota Bandung sebagai “paris van java” maka arah pengembangan menjadi icon kota mode sebagaiamana Kota Paris.

Dalam konteks Kota Gorontalo, adagium yang cukup melekat kuat dalam imaji masyarakatnya adalah sebagai kota “serambi madinah” turut andil membentuk sense of place Kota Gorontalo dan terus menjadi referensi inspiratif pengembangan wilayah Kota Gorontalo sebagai kota yang berbasis ethical society. Dan agama islam menjadi salah satu basis utama dari ethical society ini. Sehingga dalam setiap usaha pengembangan wilayah justru cenderung diarahkan menjadi kota dengan corak yang islami sebagaimana kota Madinah sehingga corak pengembangan kotanya seolah “dipaksa bersolek’” keislaman yang kuat.

Persoalan kemudian adalah manakala “citra” ke-islaman yang menjadi sense of place pengembangan Kota Gorontalo mulai di tafsir secara kaku oleh para stake holder dan pengembang dalam bentuk infrastruktur fisik semata dan mengabaikan aspek-aspek alamiah dan kulturalnya. Dalam sejarahnya kota Baghdad yang dikenal sebagai kota 1001 malam justru runtuh manakala pengembangan yang bersifat material dan fisik dan menjadi cukup dominant dan terus menggerus tradisi keilmuan dan kulturalnya yang menjadi penopang utama citra 1001 malam.

Arah pengembangan Kota Gorontalo nampaknya sementara menuju ke arah yang sama!!! Salah satu tandanya alih fungsi lahan pertanian produktif yang cukup massif terjadi seiring dengan pembangunan infrasturtur-infrastruktur fisik kotanya. Yang teranyar adalah rencana pembangunan infrastruktur bercitra islam katakanlah sebuah Islamic center dengan alokasi lahan mengorbankan sekitar 13 Ha lahan persawahan milik warga di Kelurahan Moodu, Kota Timur dimana wacana justru menguat manakala kota Gorontalo lagi mengalami musim banjir di banyak titik di berbagai kelurahan dan pusat perkotaan. Bukankah sudah menjadi tonton umum bahwa salah satu faktor utama banjir di areal perkotaan adalah alih fungsi lahan pertanian menadi lahan terbangun?.

Pada titik ini, rencana pembangunan Islamic Center itu patut di soal dan dievaluasi kembali dari berbagai aspek, dan wajib di tolak bilamana hal ini justru akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan bagi warga Kota Gorontalo. Beberapa point penting yang sangat krusial dan berdampak negative adanya rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun Islamic center diantaranya ; Pertama, Setiap musim penghujan tiba, beberapa wilayah di Kota Gorontalo langganan banjir harus dievaluasi dan segera dicarikan solusi. Yang perlu dievaluasi adalah tata kelola lahan perkotaannya yang sering tergerus akibat alih fungsi lahan yang terus terjadi. Lahan produktif yang telah tertuang dalam Perda Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 40/20II di empat kecamatan (Dungingi, Kota Tengah, Utara dan Timur) berfungsi sebagai resapan air harus di jaga agar tidak sering tergerus akibat pembangunan infrastruktur. Jika alih fungsi terus saja terjadi, maka Pemerintah Kota wajib menghentikan. Sebab hal tersebut diatur dalam Perda RTRW, Perwako Nomor I4/20I5 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah beririgasi Teknis, PP I5/20I0 dan UU 4I/2009 tengan perlindungan pertanian dan pangan berkelanjutan.

Kedua; Alih fungsi lahan persawahan rencana Islamic Center kontra produktif dengan problem banjir saat ini. Lahan persawahan selain sebagai sumber pangan dan sumber ekonomi masyarakat juga memiliki fungsi paling efektif sebagai wilayah resapan air. Dan hal ini juga bertentangan dengan UU 4I/2009 tentang Perlindungan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan. Selain itu, jika kita analisis, satu hektar sawah ditanami padi dengan system irigasi konvensional akan membutuhkan sekitar 1,157 liter/detik atau sekitar 100.000 Liter/hari selama 24 Jam. Maka untuk luasan lahan 13 hektar, akan membutuhkan air sebanyak 1.300.000 liter/hari dengan siklus hidrologi secara alami di wilayah tersebut.

Jika alih fungsi lahan di wilayah-wilayah tersebut tidak di intervensi dan ditambah dengan rencana Pemerintah Provinsi membagunan Islamic Center, maka alokasi hidrologi yang terjadi secara alamiah diwilayah tersebut akan terelokasi kewilayah lainnya secara alami melalui gorong-gorong/drainase. Jika pada saat tertentu terjadi peningkatan volume air di musim penghujan, hal ini menjadi penyumbang utama terjadinya genangan banjir di berbagai titik di wilayah kota gorontalo.

Ketiga; alih fungsi lahan persawahan ini turut pula menghilangkan sumber pendapatan utama masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sector pertanian. Berdasarkan hasil survey BPS dengan menggunakan metode ubinan berbasis sample KSA (Kerangka Sampel Area) produktivitas pertanian padi sawah di Kota Gorontalo periode Januari-September dan Oktober-Desember 2018 sebanyak 8.198 ton gabah yang dihasilkan dari luasan 1568 Ha atau rata-rata 5.2 ton/Ha dalam sekali panen (Data BPS 2019).

Dari rencana peruntukkan Islamic Center dibangun dalam areal persawahan dengan kebutuhan lahan sekitar 13 Ha, maka secara otomatis turut andil dalam mengurangi lahan produktif dan juga menghilangkan pendapatan petani. Sebanyak 68 ton gabah bersih sekali panen dalam luasan lahan I3 Ha. Jika di konversi, berdasarkan harga gabah pada bulan Maret 20I9 sebesar 4200/Kg, ada sekitar 285.6 juta rupiah sekali panen. Jika setahun ada tiga kali panen, maka pendapatan petani dari total luasan 13Ha tersebut sebesar 856.8 juta rupiah. Secara apple to apple pemerintah harusnya juga ikut menjamin pendapatan yang setara bagi para petani yang kehilangan mata pencaharian akibat alih fungsi lahan tersebut.

Keempat; Jika lahan pertanian produktif dialih fungsi menjadi inrastruktur justeru mengundang kemudharatan yang lebih besar, maka hal tersebut merupakan cara yang tidak islami. Sejumlah aturan dilanggar, banjir datang jika musim penghujan tiba, hilanganya lahan produktif dan pendapatan masayarkat adalah tindak yang tidak islami. Rencana pembangunan Islamic Center yang direncanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengundang kemudharatan nyata bagi warga Kota Gorontalo . Jika ditinjau dalam kaidah ushul fiqhi; “Darul Mafasid Muqaddamu Alaa Jalbil Mashalih” (mencegah/menolak kemudharatan harus di dahulukan dari pada mengambil manfaat). Mencegah dan meminimalisir dampak lingkungan, ekonomi, dan social lebih diutamakan pemerintah daripada bersolek Islami tapi justeru tidak Islami adanya Islamic Center.(*)

Adventorial

Advertisement
Advertisement

EraChannel18

Advertisement
Advertisement

ERAINVESTIGASI