Connect with us

ERA HUKUM & KRIMINAL

KKP Berikan Klarifikasi Terkait Dugaan Korupsi di Lingkungan Kerjanya

Published

on

Eranusantara.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kemudian, mengenai Laporan Keuangan (LK) KKP. Untuk diketahui temuan-temuan yang dimuat dalam LK dimaksud seluruhnya sudah di tindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Eranusantara.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Lily Aprilya Pregiwati memberikan Klarifikasi terkait dugaan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan di jadikan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui surat klarifikasi yang diterima redaksi eranusantara.com, pada Senin (13/5), Lily Aprilya Pregiwati membantah bahwasanya dugaan korupsi yang menyeret KKP terkait pengadaan kapal nelayan yang rilis di media eranusantara.com dinilainya kurang tepat.

Melalui surat klarifikasi tersebut Lily menuliskan, hingga saat ini tidak ada indikasi apalagi bukti yang mengarah kepada dugaan korupsi tersebut. Adapun ucapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif mengenai empat unit kerja di KKP yang rentan dengan tindak pidana korupsi tidak demikian benar adanya.

Lily menjelaskan pada acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) pada tanggal 10 Desember 2018 di kantor KKP, Laode menyebutkan bahwa disetiap Kementrian termasuk KKP ada empat unit yang rentan terhadap praktik korupsi, yaitu sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, bantuan sosial dan pengelolaan aset. “Jadi yang diungkap bukan fakta jika KKP melakukan korupsi di empat sektor tersebut, melainkan pendapat umum mengenai sektor yang rentan praktik korupsi,” tulisnya.

Kemudian, mengenai Laporan Keuangan (LK) KKP. Untuk diketahui temuan-temuan yang dimuat dalam LK dimaksud seluruhnya sudah di tindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya Lily tidak membenarkan terkait informasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode Januari – Juni 2018 yang hanya mencapai sebesar Rp240,29 triliun dari target Rp275 triliun.

RA_Redaksi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

opini

Advertisement

EraChannel18

Advertisement
Advertisement

ERAINVESTIGASI