Connect with us

ERA NEWS

Penanganan Kasus Diperlambat, Masa Geruduk Kantor Bawaslu

Published

on


Eranusantara.com –  Benny Lengkey Tokoh Masyarakat Kabila bersama puluhan warga saat datang berdiskusi dengan pimpinan Bawaslu Bone Bolango.

“Kami menilai sepihak keputusannya mereka hanya menerapkan pasal 523 padahal dipayung hukum sudah jelas dipasal 554 bahwa penyelenggara pemilu lebih berat hukumannya ditambah sepertiga,” ungkap Benny Lengkey.

GORONTALO (BONBOL), eranusantara.com– Puluhan warga berbondong bondong datangi Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Jum’at (10/5).
Kedatangan warga dipicu lantaran ketidakpuasan mereka terhadap penyelenggara pemilu dan timbulnya rasa janggal terkait penetapan hukum penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran pemilu “Money Politik” yang diduga dilakukan SI salah satu anggota KPPS Di Bone Bolango.

Masa yang datang usai sholat Jum’at tersebut beramai ramai datang bersama tokoh masyarakat Kabila Benny Lengkey yang berusaha mendiskusikan langsung dengan sejumlah pimpinan Bawaslu terkait persoalan penyelesaian dugaan kasus money politik. Pasalnya, masa menilai Bawaslu terkesan seolah-olah sengaja mengulurkan waktu agar habis waktu penanganan 14 hari supaya kepepet sehingga langsung memutuskan penetapan hukumnya. Bukan hanya itu, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bahkan dituding tumpang tindih dalam menerapkan pasal yang tidak sesuai untuk menjatuhi dugaan pelaku money politik.

“Kami menilai sepihak keputusannya mereka hanya menerapkan pasal 523 padahal dipayung hukum sudah jelas dipasal 554 bahwa penyelenggara pemilu lebih berat hukumannya ditambah sepertiga,” ungkap Benny Lengkey.

Benny pun menjelaskan bahwa semua bukti dan keterangan sudah ada bahkan si pelaku kata Benny justru sudah mengakui memberikan uang untuk rakyat agar memilih seseorang. Namun nyatanya penanganannya malah tidak sesuai.

“Sudah lengkap semua bukti saksi dan lainnya tapi kenapa tadi dibilang perkara diputuskan tidak memenuhi unsur materil. Jadi kami merasa ada yang tidak sesuai dengan undang undang,” Jelasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama tudingan masa aksi yang disampaikan terbuka dan diterima sejumlah pimpinan Bawaslu itu langsung dibantah. Bawaslu Bone Bolango menanggap justru pihaknya sudah menyelesaikan persoalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Bahkan pihaknya saat menyampaikan tahapan selanjutnya ke Gakumdu telah menerapkan banyak pasal.

“Besoknya setelah laporan kami terima kami pun langsung lakukan kajian awal menindaklanjuti rapat pleno maka hasil telah memenuhi unsur material dan kami menyampaikan 1 kali 24 jam ke Gakumdu untuk penyidikan tahap 1,” Ujar Alti Mohamad selaku Komisioner lsaat dampingi Ketua Bawaslu Fahri Kaluku.

Namun sayangnya, saat awak media ingin terpisah mengkonfirmasi lebih dalam ke Bawaslu. Sejumlah pimpinan Bawaslu Bone Bolango belum bersedia di wawancarai dan meminta waktu sejenak.

Bucok _ Redaksi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adventorial

Advertisement
Advertisement

EraChannel18

Advertisement
Advertisement

ERAINVESTIGASI