Connect with us

ERA BISNIS

Kepentingan Dividen Garuda Untuk Pemerintah Dipertanyakan

Published

on

Eranusantara.com – PT. Garuda Indonesia
Mahata saat ini baru membayar 6,8 juta dolar AS. Sisanya sebesar 233,13 juta dolar AS dicatatkan sebagai piutang lain-lain.

Eranusantara.com, Jakarta – Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi, distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis.

Mengenai dividen PT. Garuda Indonesia, yang mencatatkan dalam sistem pelaporan akuntansi yang wajar, menimbulkan tanda tanya besar di ruang publik dan memicu kontroversi. Sebab publik mempertanyakan deviden untuk pemerintah.

Baca Juga : Pemilu 2019, Telkom Terancam Jadi Sapi Perah – Berita II

Berdasarkan hasil analisa Tim Investigator LJ, perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan, antara PT. Mahata Aero Teknologi dan PT. Citilink Indonesia (anak usaha Garuda), Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT. Citilink Indonesia. Melalui kesepakatan, Garuda mendapat keuntungan sebesar 239,94 juta dolar AS, yang 28 juta dolar AS di antaranya merupakan bagi hasil Garuda dengan PT. Sriwijaya Air.

Atas laporan keuangan GIAA 2018 tercatat kerja sama dengan Mahata berlaku selama 15 tahun. Kontrak kerja sama dengan Mahata nilainya mencapai 239,94 juta dolar AS atau sekitar Rp2,98 triliun. Namun, Mahata saat ini baru membayar 6,8 juta dolar AS. Sisanya sebesar 233,13 juta dolar AS dicatatkan sebagai piutang lain-lain.

Baca Juga : BRI Dorong Pariwisata Digital

Terkait laporan hasil audit transaksi antara Mahata dan Garuda yang diunggah dalam keterbukaan informasi publik pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), disampaikan bahwa transaksi tersebut telah diaudit dan mendapat predikat wajar. Sehingga hal ini mengundang kontroversi, yaitu terkait pembahasan dividen.

Ada metode akuntansi yang disebut metode akrual, yaitu metode pencatatan akuntansi yang memungkinkan piutang dimasukkan sebagai pendapatan meskipun uangnya belum diterima. Sehingga tak sembarang piutang bisa dicatat sebagai pendapatan. Piutang itu harus jelas kontrak pembayaran dan penagihannya.

Masyarakat menilai, laporan manajemen Garuda yang mencatatkan transaksi 15 tahun dalam 1 tahun buku akuntansi adalah pelaporan yang tidak wajar. Selama durasi kerja sama yang disepakati harus ada perbandingan yang seimbang antara pendapatan (revenue) dengan beban operasi (cost) di masing-masing tahun.

Pencatatan transaksi itu juga berpotensi menimbulkan masalah keuangan pada Garuda di masa depan. Karena sudah dicatat pada tahun buku 2018, maka Garuda tak bisa mencatat uang masuk dari Mahata setiap tahunnya sebagai pendapatan dalam laporan keuangan tahunan selama periode kerja sama.

Garuda justru berisiko mencatat pembengkakan beban operasi dalam laporan keuangannya, tapi tidak diimbangi dengan catatan pendapatan. Lantaran, pendapatan yang dimaksud sudah dicatat dalam laporan tahunan pada 2018.

Resiko pada kinerja keuangan Garuda Indonesia ini juga berisiko mengganggu keuangan negara. Bila Garuda Indonesia benar-benar mencatat laba, maka harusnya pemerintah mendapat bagian keuntungan atau dividen dari Garuda. Namun, lantaran pendataan sumber laba itu hanya berupa piutang, maka tak ada sepeser pun dana yang bisa diserahkan ke pemerintah dalam bentuk dividen. Di sini, potensi pendapatan negara pun hilang.

Publik juga mempertanyakan, 15 tahun itu diakui dalam satu tahun, sehingga apakah memang yang 15 tahun itu sudah diselesaikan dalam waktu setahun?.

Terkait berita di atas, eranusantara.com mencoba menghubungi pihak PT Garuda dengan telepon, namun hingga berita ini ditulis tidak ada klarifikasi maupun respon dari mereka.

Fahad Hasan

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adventorial

Advertisement
Advertisement

EraChannel18

Advertisement
Advertisement

ERAINVESTIGASI