Connect with us

ERA BISNIS

Pasca Orde Baru, Bisnis Perbankan Melenggang, Siapa Pemilik Baru Dibalik 3 Bank Raksasa?

Published

on

Eranusantara.com – Ilustrasi, Grafik pergerakan Bisnis Perbankan.

Eranusantara.com, Jakarta – Lippo Group bukanlah satu-satunya konglomerat papan atas produk zaman Orde Baru yang kembali menggeluti bisnis perbankan. Salim Group dan kelompok Eka Tjipta Widjaja juga telah berkiprah lagi di lapangan yang sama. Kendati pemiliknya dulu, setelah krisis moneter yang bermula di tahun 1997, masuk Daftar Orang Tercela (DOT) kini ketiga raksasa telah melenggang lagi dengan menggunakan nama baru untuk banknya. “Anggur lama dalam botol baru, seperti itulah mereka di dunia perbankan kita sekarang”.

Baca Juga : Mitigasi Bencana Tsunami, Pemkab Pasbar-Kodim 0305 Pasaman Kolaboraksi Tanam Sejuta Pohon

Salim Grup yang dulu merupakan pemilik bank swasta terbesar di Indonesia, Bank Central Asia (BCA), sekarang  menjadi pemegang saham pengendali di Bank Ina Perdana. Induk PT Indofood Sukses Makmur dan PT Bogasari Flour Mills, penghasil mie instan dan tepung terigu terbesar di dunia, ini akan mentransformasi Bank Ina Perdana menjadi digital banking yang akan melayani captive market, yakni sekitar 500.000 pegawainya di seluruh negeri.

Sebagai catatan, pada 1997 BCA mengalami rush. Para nasabah tergesa menarik uangnya dari sana karena ada isu bahwa Liem Sioe Liong alias Soedono Salim, meninggal. Aksi itu reda setelah sang taipan pemilik konglomerasi nomor 1 di Indonesia itu muncul di depan umum. Ternyata di tengah krisis ekonomi yang kian parah di Tanah Air, kerusuhan merebak di Jakarta pada 12-15 Mei 1998. Akibatnya, pada 18 Mei hingga awal Juni para nasabah BCA kembali panik sehingga rush berulang. Buntutnya, pada 28 Mei 1998 bank yang memiliki jaringan ATM terluas di dalam negeri ini resmi menjadi pasien Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank Indonesia menyuntikkan dana hingga 200 persen dari modal mereka.

Di tahun 2002  saham mayoritas BCA (51 persen) beralih dari Salim Grup ke Farindo Investment (Mauritus) Limited. Hingga 30 September 2017 saham mayoritas (54,94 persen) bank terkemuka dikuasai PT Dwimuria Investama Andalan (Robert Budi Hartono dan Michael  Bambang Hartono, adik-kakak pemilik rokok Djarum).

Bank Internasional Indonesia (BII) milik Keluarga Eka Tjipta Widjaja. Saat krisis keuangan 1997, BII merupakan salah satu bank swasta yang masuk program penyehatan di BPPN. Saat itu kredit Sinar Mas Group yang ada di sana banyak yang bermasalah. Kini Keluarga Widjaja kembali memiliki dan mengelola bank. PT Sinarmas Multiartha, kelompok usaha mereka, pada April 2015 mengambil alih Bank Shinta Indonesia yang berdiri pada 1989. Bank Shinta kemudian resmi berganti nama menjadi Bank Sinarmas pada Januari 2007. Perkembangan teknologi informasi yang terus berlanjut telah mendorong ketiga konglomerat itu mengembangkan digital banking. Mochtar Riady, bos Lippo Group, umpamanya,  pernah mengatakan, kini semua bisnis harus dikaitkan dengan dunia  digital.

Baca Juga : Sempat Diragukan, Rian Djafar Jadi Kandidat Kuat Wakili Rakyat di Puncak Botu

Dalam menjalanan bisnis bank-nya ketiga konglomerat utama mengandalkan orang-orang lama mereka termasuk untuk posisi di dewan direksi dan di dewan komisaris. Presiden Direktur Bank Sinarmas, Freenyan Liwang, (56), misalnya. Ia memulai karirnya di BII miilik keluarga Widjaja pada awal 1990-an. Pria yang memperoleh gelar Bachelor of Art di Tamkang University, Taipei, Taiwan pada 1986 ini berpengalaman termasuk di divisi kartu kredit. Karirnya, menurut CV resmi yang dirilis di situs Bank Sinarmas, berlanjut saat ia bergabung di Bank Internasional Ningbo sebagai Deputy General Manager (1994-2010). Bank Internasional Ningbo adalak bank milik keluarga Widjaja yang ada di Provinsi Zhejiang, Cina.

Direktur Bank Sinarmas lainnya, Soejanto Soetjijo, (52), juga mengawali karirnya sebagai bankir di BII, yakni pada 1989. Pria bergelar sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, ini, “sepanjang karirnya di BII pernah menduduki berbagai posisi, seperti Account Officer, Analis Kredit, Anggota Tim Remedial Kredit, Wakil Pemimpin Cabang, hingga akhirnya menjadi Pemimpin Cabang,” demikian menurut CV resmi Soejanto yang ada di situs Bank Sinarmas.

Orang lama juga terdapat di dewan direksi dan komisaris Nobu Bank milik keluarga Riady. Mereka adalah Presiden Komisaris Adrianus Mooy dan dua anggota direktur independen: Dewi Pandamsari dan Tjindrasa Ng. Adrianus Mooy bukan orang baru bagi keluarga Riady. Dia pernah menduduki sejumlah jabatan eksekutif di lingkungan Lippo Group. Mooy adalah Mantan Gubernur Bank Indonesia pada 1988-1993, periode ketika keluarga Riady tengah gencar membesarkan kerajaan bisnisnya.

Ia pernah menjadi komisaris independen di kelompok usaha milik keluarga Riady seperti perusahan retail Matahari Departement Store dan pengembang Lippo Karawaci. Selain itu pria kelahiran Pantai Nemberala, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, ini juga merupakan penasehat senior di Universitas Pelita Harapan, sebuah perguruan tinggi yang didirikan pada 1994 oleh James Riady, putra sulung taipan Mochtar Riady.

Selain Adrianus Mooy, Dewi Pandamsari dan Tjindrasa Ng telah mengabdi selama bertahun-tahun di perusahaan milik keluarga Riady. Pandamsari, 56, memulai karirnya pada 1989 sebagai legal officer di Lippo Bank. Ia telah menduduki sejumlah jabatan seperti kepala divisi legal, kepala divisi kepatuhan dan hukum Lippo Group. Tjindrasa Ng mengawali karirnya di Bank Perniagaan Indonesia, bank yang kemudian di-merger dengan Bank Umum Asia menjadi Lippo Bank. Ia juga telah malang melintang menduduki sejumlah posisi di Lippo Bank termasuk di divisi pengawasan kredit. Ia telah menjadi penasehat di Grup Lippo sejak 2009. 

Mooy, Pandamsari, dan Ng, merupakan anggota komite pemantauan risiko di Nobu Bank. Hingga artikel ini terbit, pihak Nobu Bank tidak memberi respons permohonan wawancara kepada kamiihwal hal ini, yang kami kirim lewat  e-mail. Sebenarnya, menurut penjelasan UU tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen seharusnya adalah orang luar yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Aturan ini dimaksudkan untuk menghindari terulangnya krisis moneter 1997 yang mengguncang dunia perbankan. Salah satu penyebab rontoknya perbankan pada waktu itu adalah lemahnya pengawasan sehingga banyak penyaluran kredit bank swasta yang terkonsentrasi kepada debitur dalam satu grup (insider lending). Ini memicu tingginya risiko kredit macet.

Hasil survei dari Asian Corporate Governance Association (ACGA) memperlihatkan, penerapan Good Corporate Governance(GCG) di Indonesia masih terbilang cukup lemah. Indonesia menduduki peringkat ke-11, peringkat terendah setelah Cina (peringkat ke-9) dan Filipina (peringkat ke-10). Salah satu faktor masalahnya adalah belum ada kesadaran tentang nilai dan praktik dalam menjalankan kegiatan bisnis. Meskipun pemerintah telah membuat aturan yang cukup baik, penegakan aturan serta pengawasan dari regulator masih lemah.  Salah satu pelajaran penting dari krisis moneter 1997-1998 adalah pengawasan di sektor perbankan harus ketat betul. Sebelumnya, banyak transaksi yang dilakukan antar-kelompok dan pihak-pihak terkait yang lolos dari pengawasan. Jadi, seharusnya tidak ada lagi direktur dan komisaris yang masih memiliki hubungan non-profesional dengan pemilik bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini berperan mengawasi perbankan harus betul-betul memperhatikan masalah ini. Jangan sampai krisis keuangan parah yang memporak-porandakan perekonomian nasional terjadi lagi, terlalu mahal ongkosnya!

Fahad Hasan_Redaksi Jakarta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

opini

Advertisement
Advertisement

EraChannel18

Advertisement
Advertisement

ERAINVESTIGASI