Connect with us

ERA HUKUM & KRIMINAL

Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf Divonis Tujuh Tahun Penjara

Published

on

Eranusantara.com – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/4) .

Eranusantara.com, Jakarta – Hakim ketua Saefudin Zuhri menjatuhkan vonis hukuman terhadap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/4). Irwandi divonis tujuh tahun penjara, terkait kasus penerimaan suap dan gratifikasi. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang mengajukan 10 tahun penjara, denda Rp500 juta, subsider enam bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut,” Ungkap Saefudin.

Baca Juga : Faktor Debitur Bank SumselBabel Macet, Kerugian Ditaksir Hingga Rp57 M

Hakim juga mencabut hak politik Irwandi untuk dipilih selama tiga tahun, sejak masa hukuman berakhir.

Dalam putusannya hakim menyebut sikap Irwandi yang tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyokong upaya pemerintah memberantas korupsi sebagai pertimbangan yang memberatkan.

Sedangkan pertimbangan yang meringankan antara lain peran penting Irwandi dalam proses perdamaian di Aceh.

Usai persidangan kuasa hukum Santrawan Paparang menyatakan “Kami akan lawan putusan ini melalui upaya banding. Putusan ini masih belum final.”

“Jangan sampai pengadilan Tipikor jadi satu momok, bahwasannya pencari keadilan, terdakwa-terdakwa di sini adalah wajib harus dihukum,” tambahnya.

Baca Juga : 4 Federasi Buruh Nyatakan Sikap Dukung Jokowi-Amin

Dua terdakwa lain dalam kasus ini juga menerima vonis yaitu staf khusus gubernur Hendri Yuzal dan orang kepercayaan gubernur, Teuku Saiful Bahri.

Hendri divonis empat tahun penjara dengan dengan denda Rp 300 juta, atau tiga bulan kurungan. Sementara Saiful Bahri divonis lima tahun penjara dengan denda Rp300 juta atau tiga bulan kurungan.

Kuasa hukum Irwandi, Santrawan menyatakan, “Tidak ada satupun saksi yang menerangkan ada perintah dari pak Irwandi Yusuf yang meminta uang. Keduanya menyatakan tak ada perintah dari Irwandi Yusuf untuk meminta uang.

Untuk Diketahui, Irwandi Yusuf disebut menerima suap Rp1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Suap diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yang disebutkan bernama Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Uang tersebut disetor agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyetujui usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Ahmadi sebelumnya telah mengusulkan kontraktor yang akan menggarap proyek pembangunan di Kabupaten Bener Meriah, dengan anggaran bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp108 miliar. Irwandi juga dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp8,7 miliar.

Irwandi juga diyakini menerima gratifikasi Rp 8,717 miliar selama menjabat Gubernur Aceh, yaitu sejak 2007.

Sementara terkait dakwaan dan tuntutan Irwandi, berupa penerimaan gratifikasi sebesar Rp 32 miliar, majelis hakim menyatakan Irwandi Yusuf tidak terbukti.

Gratifikasi yang dimaksud terkait dana biaya konstruksi dan operasional proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh.

Irwandi ditangkap tim KPK di Pendopo Gubernur Aceh, dengan bukti uang sebesar Rp500 juta, awal Juli 2018.

Ia menjadi Gubernur Aceh untuk dua periode, yaitu 2007-2012 dan 2017-2022.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement