Connect with us

ERA BISNIS

SCBD Jadi Target Gedung Baru OJK, Apa Kabar WM Yang Di Kontrak 3 Tahun?

Published

on

Eranusantara.com – Kemenkeu dan OJK Siap Bangunan Gedung Indonesia Financial Center.

Eranusantara.com, Jakarta – Alhamdulillah, kini OJK mempunyai gedung, jawab seorang staf. Itulah petikan staf OJK yang bergembira, ketika kami menanyakan sikapnya atas pembangunan gedungnya di SCBD.

Baca Juga : Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita I

Seperti dilansir dari detik finance, pekan lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menyerahkan penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah di Lot-1 SCBD kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tanah itu kemudian dibangun oleh OJK sebagai kantor pusat. Penyerahaan penggunaan Barang Milik Negara itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

“Ini tanah milik Kemenkeu yang kita dapatkan kesempatan untuk optimalkan sebagai gedung kantor OJK,” kata Wimboh di SCBD, Jakarta, Selasa (2/4/).

Wimboh mengakui, selama ini OJK belum memiliki gedung secara mandiri. Sebab selama ini OJK beserta seluruh pegawainya yang berjumlah sekitar 3.000 orang berkantor di gedung milik Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. Gedung yang akan menjadi kantor pusat OJK ini diberi nama Indonesia Financial Center. Gedung ini akan dibangun dengan dana internal OJK yang berasal dari pungutan atau iuran para perusahaan keuangan.

Baca Juga : Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita II

“Gedung ini dibiayai oleh OJK dari pungutan yang dikoleksi dari bersama. Jadi ini gedung bersama. Kontribusi, ibu-bapak semua dari iuran. Sehingga marilah kita manfaatkan bersama,” tambahnya.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Acara ini juga menandai dimulainya pembangunan gedung Indonesia Financial Center.

Kemenkeu tidak Tahu Permasalahan atau Lepas Tangan?

Data yang dimiliki oleh eranusantara.com, sebenarnya, OJK telah memiliki tiga gedung yang disewa. Yaitu Lapangan Banteng, Bank Indonesia, Wisma Mulia (WM). Sementara yang di gedung Menara Merdeka sudah mereka  tinggalkan, walau aneh. Anehnya kenapa?. Karen pihak management Gedung Menara Merdeka menyatakan OJK keluar dari gedung tersebut per akhir 2017, namun lain halnya dengan OJK melalui Anto Prabowo, Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik menjelaskan institusinya keluar per awal 2018, so…?.

Sebenarnya, terdapat potensi kerugian negara di salah satu gedung yang disewa oleh OJK, yaitu gedung WM, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Menurut informan eranusantara.com, di gedung ini, OJK telah membayar uang sewa selama tiga tahun, senilai Rp570 miliar, namun, tidak dipakai semua. Sedangkan, di Gedung BI, OJK membayar sebesar Rp35 miliar/setahun, dimana Wimboh dan Anto berkantor.

Baca Juga : Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK – Berita III

Ketika, ia ditemui beberapa bulan lalu, di sebuah mall di kisaran Jakarta Selatan. Anto menjelaskan kenapa WM tidak dipakai sebagian, ia menjawab OJK harus men-set-up perabotan baru dll, sementara industri itu membutuhkan OJK meningkatan pengawasan. OJK telah diberikan opsi membeli, namun uangnya dari mana?. Kalau gitu, gedung yang dimiliki OJK di SCBD, dananya darimana? tanya publik. Di WM saja belum selesai kok pindah. Sebab, masih lama ….

Intinya OJK menghindari terjadi adanya biaya yang lebih besar. Di WM kontrak selama tiga tahun. Ia membenarkan pernyataan BPK, namun katanya, OJK juga mempunyai perhitungan sendiri. (sumber: klikanggaran).

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada pihak kemenkeu melalui Arif Baharudin, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi:

Bagaimana sikap kemenkeu terkait sewa gedung yang dilakuakn OJK di WM? Arif menjawab itu internal OJK, tidak ada kaitan dengan Kemenkeu. Kita tidak tahu soal Wisma Mulia.

Sewa Gedung Mahal tidak Dipakai Semua

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai publik memiliki gaya selangit. Gaya-gayaan menyewa tempat, namun faktanya mengecewakan publik. Misalnya, sudah membayar sewa gedung WM 1 sebesar Rp412.308.289.800, dan WM 2 sebesar Rp76.979.371.392, tapi tidak seluruhnya dimanfaatkan.

Tentu masalah ini sangat krusial, dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mempertanggungjawabkannya. Ada pembayaran sewa gedung WM 1 dan WM 2, tapi ternyata tidak dimanfaatkan seluruhnya.

OJK sendiri ternyata sewa tempat yang ternyata tidak menunjang tugas dan fungsi OJK, karena seluruh lantai tidak dimanfaatkan. Anehnya, pembayaran sewanya sangat besar. Malah menurut perspektif publik, mungkin uang sebesar itu bisa untuk membangun sebuah gedung untuk OJK.

Yang mengecewakan adalah, OJK seolah menolak memanfaatkan gedung yang dipinjampakaikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Prime Area. Padahal perhitungannya, dengan memanfaatkan gedung BI dan Kemenkeu, dapat berpotensi penghematan. Ketimbang harus menyewa gedung WM.

Alasannya, OJK telah menganalisis perbandingan biaya (melalui pendekatan least cost dan pro &. cons). Ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh DK OJK terkait pemanfaatan Gedung WM 1 dan WM 2. Hasilnya sebagai bertkut :

1. Tetap menggunakan Gedung Menara Radius Prawtro (BI) dan gedung Sumilro Djojohadlkusumo (Kementerian Keuangan) dengan pertimbangan biaya yang lebih rendah (least cost).

2. Melaksanakan pemanfaatan ruang kantor sewa di Gedung WM yang mendasarkan pada metode least cost yaitu opsl 1. Yaitu penggunaan seluruh lantai yang disewa di Gedung WM 2 sampai dengan tahun 2022.

3. Tidak melaksanakan opsi bell Gedung WM 1 dengan pertimbangan. Melakukan upaya-upaya dalam rangka penyediaan kantor pusat yang mandiri dalam satu lokasi terpadu sesuai kemampuan keuangan OJK.

FH Hasan_Redaksi Jakarta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement