Connect with us

ERA INVESTIGASI

Mengaku Sebagai Perpanjangan Tangan, TY Sebut Dana Koordinasi Tambang Ilegal Mengalir ke Polisi

Published

on

Eranusantara.com – Ilustrasi, Penambangan Emas di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. 2019 @eranusantara.com

Eranusantara.com, Sumbar – Aktifitas penambangan emas tanpa izin di Kab. Sijunjung, Sumatera Barat terkesan sulit dihentikan. Pasalnya, muncul dugaan bahwa aliran dana terkait aktifitas ilegal ini mengalir kepihak kepolisian, bahkan jumlahnya cukup fantastis hingga mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.

Seperti yang disampaikan TY kepada eranusantara.com beberapa lalu melalui telepon selularnya.

Baca Juga : Marak Ilegal Mining, Pemkab dan Polres Sijunjung Terkesan Tutup Mata

“Saya cuma membantu orang kampung saya pak, saya hanya perpanjangan tangan. Kita hanya membantu mengkoordinasikan. Jika ada anggota Polsek yang bisa dikondisikan, ya kita kondisikan,” ungkapnya.

Saat ditanyai mengenai nominal yang harus dikeluarkan oleh penambang sebagai biaya koordinasi. Dengan jelas TY menyebutkan bahwa penambang mesti membayar sebesar 37.5 juta rupiah setiap bulannya.

“37.5 pak, nanti ada adek – adek. (memungut),”sebutnya.

Dari hasil penelusuran dilapangan, biaya sebesar ini harus dibayarka oleh penambang setiap bulannya. Harga ini berlaku bagi setiap unit alat berat yang beroperasi.

Baca Juga : Bekingi Tambang Ilegal Kab. Sijunjung, TY Cs Diduga Terima Ratusan Juta Setiap Bulan

Mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran, salah satu penambang yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada eranusantara.com, mengatakan bahwa mereka harus melakukan pembayarkan antara tanggal 17-20 setiap bulannya.

“Pembayaran dilakukan antara tanggal 17-20 setiap bulan. Jika lewat tanggal yang ditentukan TY, kami tidak diperbolehkan lagi melakukan aktifitas,”bebernya.

Via selularnya, TY juga mengatakan hal yang sama kepada eranusantara.com.

“Pembayaran setiap tanggal 20 pak, supaya tidak repot, makanya diseragamkan setiap tanggal 20” tutur TY.

Berdasarkan data lapangan, ditemukan sebanyak 22 unit alat berap yang beroperasi di Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat. Namun, belum lama ini, salah satu masayarakat membantah data yang ada. Menurutnya jumlah ini benar jika dikalikan dua.

“Ha…mana pula 22 unit, dikali dua baru benar,”ungkapnya.

Jumlah yang sangat fantastis jika dikalikan dengam dana 37.5 juta rupiah per unit alat berat. Jika memang benar ada 44 unit alat berat yang beroperasi, tak kurang dana sejumlah 1.6 M setiap bulannya berhasil diraup dari aktifitas ilegal ini.

Baca Juga : SKK Migas Diduga Menyimpang Dalam Kententuan Kontrak Kerja

Berdasarkan informasi ini, eranusantara.com melakukan konfirmasi kepada Kapolres Sijunjung, AKBP Driharto. Saat dikunjungi beberapa waktu lalu, AKBP Driharto tak berada di tempat, karena ada urusan keluarga.

Namun, Kapolres Sijunjung ini berhasil dikonfirmasi pada hari yang sama melalui telepon selularnya. Kepada eranusantara.com, ia membantah bahwa ia dan anggotanya menerima aliran dana ini, bahkan Driharto mengaku tak kenal dengan TY.

“Gak ada itu, saya aja gak kenal dia. Boleh tanya langsung kedia,” ungkap Driharto.
Driharto menambahkan, bahwa ia tidak tau menau mengenai tambang. Jika ingin lebih jelas, ia menyuruh untuk melakukan konfirmasi kepada Bupati Sijunjung.

“Saya gak tau mengenai tambang, kalo mau jelas tanya saja sama Bupati,”suruhnya.

Wandre DP _Redaksi

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement