Connect with us

ERA BISNIS

Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK – Berita III

Published

on

Eranusantara.com – Otoritas Jasa Keuangan. 2019 @eranusantara.com.

Eranusantara.com, Jakarta – Sejak lama, terdapat oligarki di Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa orang dianggap tidak pantas menerima jabatan, karena keputusan yang mereka ambil terkesan hanya menguntungkan individu dan kelompok semata. Inarno Djajadi dan kawan-kawan dianggap hasil subjektifitas.

Baca Juga : Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita I

Pria asal Yogyakarta, yang kini menjabat Direktur Utama BEI, merupakan hasil rekayasa dari Wimboh dan Hoesen, padahal Inarno masih mempunyai track record yang buruk terkait saham ARTI. Terkait dengan hal tersebut, Eranusantara.com mencoba menghubunginya untuk meminta klarifikasi, namun yang bersangkutan terkesan mengindar.

Laksono Widodo

Dari data yang diterima eranusantara.com, Laksono merupakan hasil rekayasa Wimboh dan Hoesen. Laksono ditunjuk sebagai Direktur perdagangan BEI.
Hoesen sendiri merupakan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal. Hingga berita ini diturunkan tidak ada tanggapan dari yang besangkutan meski berbagai hal telah dilakukan untuk melakukan konfirmasi.

Berbeda dengan Hoesen, Laksono malah enggan berkomentar saat dihubungi melalui whatsapp pribadinya.

“ No comment…mas,’ jawab Laksono melalui WhatsApp.

Baca Juga : Luar Biasa! Permainan Di Dalam OJK- Berita II

Selain itu, pengangkatan Laksono, terkesan bertentangan dengan peraturan POJK Nomor 58/POJK.04/20, yang menyatakan direktur dan komisaris BEI harus di fit&proper test sesuai jabatan yang akan mereka emban.

Namun, realitanya proses pengangkatan Laksono menurut informasi yang diperoleh eranusantara.com tanpa melalui tes interview khusus. (Peraturan 3A1 mewajibkan orang diinterview untuk jabatan yang akan ditunjuk).

Lain halnya dengan Fitri Hadi. Pria yang mengawali karir di BEI sebagai Head of Information Technology Development and Outsourcing, kemudian pindah ke berbagai Perusahaan Sekuritas, di antaranya PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia – Wealth Management Service. Kini, ia menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risik tanpa melalui fit proper test.

Masih dari data yang diperoleh eranusantara.com, Fitri Hadi dianggap oleh tim fit&proper test tidak mampu dan gagal. Namun karena adanya intervensi oleh Hoesen, akhirnya ia lolos juga. Selain itu, Fitri Hadi juga mempunyai track record yang buruk di dunia bursa, sama dengan Inarno.

Ketika ia bekerja Trimegah, ia diduga sempat mengacaukan sistim bursa dengan pembeliah saham. Akibatnya, bursa terhenti perdagangannya beberapa saat. Dia mencoba memanipulasi perdagangan dengan memasukan order banyak 1lot 1lot. Dari data yang diperoleh redaksi mencoba menghubungi via WhatsApp, namun malah diblok. tak ketinggalan akal, pihak redaksi juga meng-SMS beliau tetap saja tidak ada respon.

Komisaris BEI dan KSEI

Dari dokument yang eranusantara.com miliki, John A. Prasetio menjadi komisaris utama BEI menggantikan Hari Purwantono. Namun disini ada yang aneh, salah satu sumber mengatakan bahwa John menerima posisi ini tanpa melalui fit&proper test dan juga terkesan dipaksakan.

Demi memperoleh kejelasan, eranusantara.com berinisiatif bertemu dengan John di sebuah hotel di kisaran Jakarta Pusat, guna melakukan konfirmasi.

Saat itu, John membenarkan bahwa begabung dengan BEI sejak tahun 2017. John juga mengatakan bahwa ia juga bergabung dengan General Atlantik Fund itu hanya sebagai konsultan.

Baca Juga : SKK Migas Diduga Menyimpang Dalam Kententuan Kontrak Kerja

“Sebagai konsultan, saya tidak ada dalam struktur,” tegas John.

Tidak hanya di General Atlantik Fund, ternyata John juga menjabat Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk, sejak tanggal 20 Mei 2015, yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tanggal 20 Mei 2015.

John juga sebagai Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk, dan Senior Advisor Crowe Horwath Indonesia.

Melihat kondisi ini, eranusantara.com mencoba menghubungi Indra Safitri, pengamat hukum pasar modal. “Kalau tidak salah gak apa-apa ya…”, jawabnya.

Ia menambahkan asal jangan di sektor perbankan. Karena institusi ini, memerlukan pengawasan yang sangat ketat.

Meski demikian, insan pasar modal yang tidak ingin nama disebut malah beranggapan berbeda, ia mengungkapka bahwa peraturan tersebut dapat menimbulkan conflict of interest.

Tak hanya berhenti di bursa, rupanya di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menjadi target. Rahmat Waluyanto yang merupakan Komisaris Utama di KSEI, rupanya ia juga merangkap sebagai komisaris di Bank Permata Tbk. Menurut data eranusantara.com, Rahmat ingin dipaksakan menjadi komisaris utama (komut) KSEI, walau melanggar POJK 55/2016, seseorang tidak boleh merangkap jabatan di institusi keuangan. Karena ternyata Rahmat juga menjadi komisaria di Bank Permata. Menurut informasi yang ada, Rachmat diizinkan oleh Heru Kristiyana, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang juga sebagai Kepala Eksekutif Perbankan untuk menjadi komut di KSEI, padahal Rahmat masih menjadi komisaria di Bank Permata.

Tak hanya Rahmat, setali tiga uang dengan Ito Warsito. Pria yang pernah memimpin BEI tahun 2012-2015, juga merangkap jabatan. Selain komisaris KSEI, Ito juga merangkap sebagai komite audit OJK. Saat dihubungi melalui email pribadinya, Ito tidak merespon.

Salah satu data juga menunjukkan bahwa posisi Ito di atas merupakan perintah Hoesen.

Selain itu beredar kabar yang tak sedap. Menurut salah satu narasumber kepada eranusantara.com, terdapat atas nama Anto yang tercantum di dokument tabungan nasional Bank Indonesia (BI) sebesar Rp10 miliar. Ketika eranusantara.com mengkonfirmasi hal tersebut kepadanya, Anto hanya menjawab tidak tahu. “ Wah…gak tahu”, jawab Anto dengan singkat melalui pesan WhatsApp.

Selain itu, Anto mengklarifikasi terkait perkawanan antara Wimboh dan Hoesen, maka Anto selaku Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik dan juru bicara Wimboh menjawab melalui pesan elektroniknya, bahwa ADK OJK bekerja secara profesional tidak ada istilah perkawanan, mereka bekerja sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku. Termasuk untuk seluruh proses fit and proper test, diyakinkan bahwa dilakukan dengan governance yang baik.

Tambah Anto, sesuai dengan POJK tersebut, pengangkatan beliau telah memenuhi unsur yang diperbolehkan sehingga tidak ada rangkap Jabatan.

KSEI merupakan SRO yang sifatnya non-profit. Demikian pula baha posisi beliau sebagai Komisaris Independen di Bank Permata. Tak hanya itu, Anto juga mengklarifikasi pengambilan alih ketua pegadaan oleh ketua dewan komisionaris, Wimboh. Menurut Anto pengadaan di OJK dilakukan berjenjang sesuai dengan nilai tertinggi sebagai PPK adalah Deputi Komisioner.

Sekadar informasi, dahulunya ketua pengadaan di bawah langsung wakil ketua, namun kini dengan masuknya Wimboh, ia mengambil jabatan tersebut, dan menjadikan Anto Prabowo sebagai juru bicara yang notabenenya sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik.

FHD_Redaksi Jakarta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

opini

Advertisement
Advertisement

EraChannel18

Advertisement
Advertisement

ERAINVESTIGASI