Connect with us

ERA SUMATERA

Sosialisasi Saber Pungli Dalam Pendampingan Dana Desa Di Hadapan Para Wali Nagari

Published

on

Eranusantara.com – Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Pasaman Barat/Foto/SofyanHarahap

Eranusantara.com, PasamanBarat – Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Pasaman Barat dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat H. Yulianto di ruang Auditorium Kantor Bupati, Kamis (28/3).

H. Yulianto dalam kesempatan ini menyampaikan dengan pertemuan ini akan semakin memperkuat semangat kita dalam menjalankan program pencegahan korupsi terintegritas dan pemberantasan pungutan liar di Pasbar ini dengan harapan setelah adanya sosialisasi ini kiranya kita bisa dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pasaman Barat.
“Ujar Yulianto.

Baca Juga : Kantor Imigrasi Kelas II Agam Buka Layanan Tiap Hari Rabu Di Kantor Bupati Pasbar

Dengan dibuktikan dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli ini merupakan salah satu upaya sangat penting dalam mendorong pemerintah yang bersih dan bebas korupsi (Clean Government). Oleh karena itu, pemerintah kemudian memfokuskan diri terhadap pungutan yang dirasa merugikan negara, khusus untuk pemberantasan pungli, kita memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah untuk melakukan pemberantasan pungli khususnya di Kabupaten Pasaman Barat ini. ” Ungkap Yulianto

Baca Juga : Bekingi Tambang Ilegal Kab. Sijunjung, TY Cs Diduga Terima Ratusan Juta Setiap Bulan

Seperti meminta uang kepada masyarakat sebagai imbal jasa sebuah pelayanan kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan berprilaku koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Kebiasaan berprilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. “Pungkas Yulianto.

Untuk itu kita semua melakukan langkah kongkrit dalam urusan pungutan liar ini tidak hanya urusan KTP, urusan sertifikat, urusan pelabuhan, administrasi kantor juga bisa pendidikan dan kesehatan. Hal-hal yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita hilangkan bersama-sama dengan harapan operasi pungli ini berjalan dengan efektif.”harapnya.

Turut hadir asisten bidang ekonomi, Ketua UPP Sumatera Barat Kombes Pol K. Rahmadi, SH, MH, Wakapolres Pasbar , Kepala OPD serta wali nagari se-Pasbar.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement