Connect with us

ERA BISNIS

Pembiayaan Segmen Komersial Bank BNI Syariah Diduga Bermasalah

Published

on

Eranusantara.com – Ilustrasi/BNI Syariah.

ERANUSANTARA.COM, JAKARTA – Pembiayaan segmen komersial dan menengah tahun 2017 pada Bank BNI Syariah diduga bermasalah. Seperti yang diketahui dari beberapa dokumen tim investigasi eranusantara.com, pembiayaan tersebut diketahui atas pemberiaan fasilitas pembiayaan kepada salah stau perusahaan fashion retail di Indonesia, atas nama PT.RE.

PT RE mendapatkan baki debit per 31 Desember 2017 sebesar Rp81.175.351.975. Namun, pemberian failitas tersebut dikhawatirkan beresiko tinggi. Bahkan BNI Syariah selaku pemberi, diduga belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai akibatnya, pembiayaan PT RE dianggap berpotensi menjadi pembiayaan yang bermasalah. Selain itu, ada pembiyaaan modal kerja dalam bentuk musyawarah sebesar Rp38.483.420 yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Di lain sisi, kepentingan Bank BNI Syariah atas second way out menjadi kurang terlindungi.

Baca Juga : KPK Benarkan OTT di Jawa Timur Bukan Hoax

Beberapa faktor diduga menjadi penyebab saat BNI Syariah mengabaikan hal – hal penting dalam penerapannya.,

Pertama, diketahui tidak terdapat informasi terkait kondisi usaha dan kinerja keuangan perusahaan yang tergabung dalam K Group secara keseluruhan. Untuk diketahui, PT RE adalah perusahaan fashion retail yang merupakan salah satu lini bisnis K Group. Selain PT RE, terdapat PT KAGM yang juga merupakan lini bisnis K Group yang bergerak di bidang fashion. Selain bisnis fashion, K Group juga bergerak di bidang bisnis lain meliputi kuliner, hotel, dan property.

Kedua, tidak adanya analisis terkait status kepemilikan aset PT RE. Sebelumnya laporan keuangan PT RE tahun 2012 dan tahun 2013 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suganda Akna Suhri dan rekan. Mereka menyatakan opini laporan keuangan PT RE adalah wajar dengan pengecualian.

Adapun pengecualian yang dilakukan adalah terhadap aset perusahaan. Beberapa aset perusahaan berupa tanah masih menggunakan nama owner, yaitu Sdr. HH yang sekaligus merupakan key person KG.

Baca Juga : Menpan RB : Sistem “SAKIP” Indonesia Ditiru Negara di Dunia

Dari hasil reviu atas laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 diketahui bahwa nilai aset tetap PT RE berturut-turut sebesar Rp193.012.706.701 dan Rp192.901.691.63. Antara lain meliputi tanah, bangunan, barang inventaris, dan kendaraan. Sehingga diperoleh informasi bahwa analisa keuangan yang disusun oleh AO, AM, diketahui oleh Pemimpin Divisi CSD mendasarkan pada Laporan Keuangan tahun 2012 dan 2013.

Dalam MAPB tersebut, tidak terdapat analisa terkait status kepemilikan aset milik PT RE. Selain itu, tidak terdapat rincian besaran nilai aset Sdr. HH yang turut diperhitungkan dalam total nilai aset perusahaan. Sehingga total nilai aset yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut belum menunjukkan jumlah aset perusahaan yang sebenarnya.

Ketiga, analisa atas aspek-aspek usaha dalam MAPB, belum disertai rencana mitigasi yang memadai. Produk yang dijual oleh PT RE merupakan produk kebutuhan sekunder, sehingga sangat rentan dan tergantung dari daya beli masyarakat. Apabila daya beli masyarakat terhadap kebutuhan primer menurun, maka kebutuhan sekunder juga akan mengalami penurunan. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan PT RE. Atas risiko ini, AO, AM, belum menyusun rencana mitigasi dan menuangkan dalam memorandum analisa yang disusunnya.

Berdasarkan hasil analisis kondisi usaha, sektor usaha dan pasar, sebagaimana tertuang dalam MAPB awal, diketahui bahwa supply produk berasal dari barang impor maupun local, dengan proporsi 50%-50%.

Barang impor didominasi dari China. Adapun sistem pembelian barang impor dilakukan dengan membeli barang melalui broker perusahaan di China. Dalam MAPB tidak terdapat uraian ataupun analisis tentang bagaimana mekanisme pembelian produk, harga perolehan barang yang sebenarnya dari pihak penjual, jenis barang maupun informasi terkait identitas broker di China.

Berdasarkan BPP Syariah Tahun 2007, diketahui bahwa analisa aspek-aspek perusahaan yang harus dibahas meliputi bidang kegiatan usaha pembiayaan/calon nasabah yang bersangkutan. Antara lain bertujuan untuk mengetahui usaha nasabah berikut kesempatan dan ancaman yang ada. Kemudian menilai strategi usaha nasabah dalam memanfaatkan kesempatan dan menanggulangi ancaman yang ada.

Terkait permasalahan di atas, eranusantara.com mencoba menghubungi pihak terkait untuk meminta klarifikasi dan penjelasan. Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, pihak BNI Syariah yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan beberapa poin sebagai berikut :

1. PT. RE adalah nasabah Bank BNI Syariah yang bergerak di bidang perdagangan ritel fashion, yang sempat mengalami penurunan kondisi usaha akibat lesunya bisnis ritel, yang juga dialami oleh pebisnis ritel lainnya.

2. Kondisi usaha nasabah saat ini sudah membaik sehingga mampu memenuhi kewajiban angsuran sesuai jadwal.

3. BNI Syariah telah melakukan mitigasi atas bisnis nasabah baik dari kelangsungan usaha maupun pemenuhan second wayout untuk menjamin kepentingan bank.

4. BNI Syariah senantiasa melakukan monitoring terhadap aktifitas usaha nasabah secara periodik sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. (FHD)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

opini

Advertisement
Advertisement

EraChannel18

Advertisement
Advertisement

ERAINVESTIGASI