Connect with us

Opini

Sengketa Menahun Dibalik Cerita Agam Madani

Published

on

Eranusantara.com – Foto: Anggit Dwi Prayoga, seorang jurnalis Investigasi eranusantara.com (Img/Red)

ERANUSANTARA.com, OPINI – Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat, kabupaten yang juga memiliki Danau Maninjau ini dikenal memiliki segudang prestasi, mulai dari Adipura, WTP hingga kesuksesan dalam membangun Kampung KB. Kurang lebih hingga saat ini 300 penghargaan sudah diraih oleh Pemkab Agam. Luar biasa, patut menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya di Provinsi Sumbar.

Meski demikian, sangat disayangkan, ternyata ada satu fakta mengejutkan di balik segudang prestasi Pemkab Agam ini. Nan jauh di sudut Nagari Salareh Aia, tepatnya Jorong Tompek, Kecamatan Palembayan, tinggal sekelompok masyarakat yang kehidupannya masih terbilang jauh dari kata LAYAK. Konotasi layak ini bisa dijabarkan sebagai layak pendidikan, layak kesehatan, layak ekonomi, layak kebebasan dan layak hukum. Setelah hampir satu bulan lebih bermukim di Jorong Tompek, saya menemukan banyak indikasi perampasan hak masyarakat disegi hukum adat dan hukum negara. Tak hanya itu, mereka juga terkesan tak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidup.

Baca Juga : Standar Kemiskinan Di Era Kepemimpinan Jokowi, Patutkah Dipertanyakan?

Jorong Tompek, saat ini masih berada dalam masa sulit. Sengketa lahan sawit antara Koperasi Sawit Tani Indah(KTSI) dengan warga setempat yang sudah berlangsung beberapa tahun, hingga kini masih masih belum terselesaikan. Pemerintah maupun tokoh adat, terkesan tutup mata atas apa yang dialami oleh masyarakat Jorong Tompek ini.
Jika dikaji lebih jauh, padahal Jorong Tompek adalah Pilot project dari pemda Agam untuk menjadikan jorong ini sebagai Kampung KB dan itu berhasil, hingga Pemda mendapatkan satu lagi penghargaan tentang Keluarga Berencana.

Tapi di lapangan fakta mengatakan lain, terkhusus warga Jorong Tompek, diduga karena adanya sengketa lahan perkebunan, secara adat tidak bisa diselesaikan apalagi secara hukum negara. Masyarakat Tompek merasa hidup mereka dibawah tekanan. Hukum yang seharusnya mengayomi mereka, seakan tumpul ke atas tajam ke bawah. Belum lagi pressure dari dugaan “premanisme” sekelompok oknum yang selalu mengancam dan menakut nakuti warga dan akan melaporkan kepikhak kepolisian dengan tuduhan tak jelas.
Berbagai spekulasi bermunculan tentang Jorong Tompek. Baru -baru ini ada indikasi bahwa Jorong Tompek ini terkesan sengaja tidak dibangun, agar masyarakat tidak betah dan pindah dari daerah ini, supaya penguasaan lahan tersebut menjadi gampang.

Satu satunya akses jalan berupa jembatan, terputus saat ini. Hanya ada jembatan darurat dari masyarakat setempat yang jauh dari kata layak dan aman. Saking kuatnya intervensi yang dilakukan oleh sekelompok oknum, bahkan diduga pemda Agam sendiri tidak berani ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan adat dan sengketa lahan di lokasi tersebut.

Baca Juga : Jauh Panggang dari Api; Swasembada Pangan Gagal?

Bahkan, anggota DPRD Agam yang merupakan pribumi, diduga takut untuk turun tangan guna penyelesaian masalah ini.

Tak hanya itu, saat ini masyarakat Jorong Tompek juga jauh dari Layak pendidikan, banyak pemuda pemudi yang hanya mengecap bangku pendidikan SD dan SMP, jarang yang lulusan setingkat lebih atas ataupun lebih. Wajib belajar 9 tahun tidak ada untungnya bagi mereka. Artinya dari Sumber Daya Manusianya, sangat minim pengetahuan. Hal ini berimbas terhadap pengetahuan mereka dibidang kesehatan . Semwntara, dibidang kesehatan, belum adanya MCK di rumah masing masing merupakan salah satu bukti bahwa kesehatan nomor sekian bagi mereka. Mereka hanya tau cara bertahan hidup melalui berkebun. Nasib mereka tergantung dari apa yg mereka tanam, namun lahan yg mereka tanam saat ini menjadi sengketa.

Disini saya berharap agar yang punya “kepentingan” agak bergeser sedikit kebelakang demi rasa kemanusiaan. Kurang lebih 500 jiwa menggantungkan hidup dari tanaman sawit yng sudah menjadi pekerjaan turun temurun mereka. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membangun kampung ini agar lebih layak dalam segala hal. Aparat penegak hukum harus menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku, bantuan dari segala lini dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang ada di lokasi tersebut, karena ulah sekelompok oknum yang punya kepentingan, masyarakat Tompek jadi korban. Semoga ini menjadi atensi bagi Pemkab Agam untuk mengatakan yang benar adalah benar, katakan salah apabila itu salah.


Penulis : Anggit Dwi Prayoga Jurnalis Investigasi Eranusantara.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement