Connect with us

ERA POLITIK

#2019GantiPresiden Tak Dapat Izin, Kepala Daerah Malah Deklarasi Jokowi 2 Periode

Eranusantara.com/Img/WDP/Red

Published

on

Eranusantara.com – 10 Bupati dan Walikota mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin. (Img/WDP/Sumbar/Red)

ERANUSANTARA, Padang, SUMBAR – Polda Sumbar, Irjen Pol. Drs. FAKHRIZAL, M.Hum, mengklarifikasi kepada media bahwa tak ada izin atas deklarasi #2019 ganti presiden di Sumatra Barat beberapa waktu lalu. Namun usai komentar ini disampaikan Kapolda Sumbar saat diwanwancara oleh media, Selasa, (18/9), malam, disalah satu hotel di Kota Padang, 10 Bupati dan Walikota mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin.

Dikutip dari klikpositif.com, beberapa bupati dan wali kota hadir dalam deklarasi tersebut, diantaranya Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin dan Wali Kota Solok Zul Elfian serta Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi.

Baca Juga : Tuntut Kebijakan Jokowi, Sejumlah Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Pamekasan

Bahkan, Hndra Joni yang merupakan ketua PAN Kab. Pesisir Selatan, mengaku sudah dapat izin dari ketua DPW PAN Sumbar sebelum deklarasi.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengatakan dukungan terhadap Jokowi diberikan oleh 10 Kepala Daerah di Sumbar.

“Malam ini tidak bisa hadir semuanya, seperti Wali Kota Bukittinggi, Bupati Mentawai, Bupati Tanah Datar, dan Bupati Solok,” jelasnya.

Ia mengatakan, ke-sepuluh Kepala Daerah menilai Jokowi sangat peduli dengan daerah.

“Untuk itu kami sepakat lanjutkan,” ucapnya.

Dikutip dari Covesia.com, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, malah menilai tindakan yang dilakukan sejumlah kepala daerah tersebut kurang etis dan berpotensi mengakibatkan terjadinya maladministrasi.

Baca Juga : 90 Persen Kader Demokrat Di Papua Dukung Jokowi, Demokrat : Akan Ambil Tindakkan

“Dukungan tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan dan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akibat dari terganggunya netralitas kepala daerah” ujar Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi.

Adel juga menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah ini. Ia menilai demi menjaga netralitas, seharusnya kepala daerah tak melakukan hal itu.

“Semestinya untuk menjaga netralitas, kepala daerah tidak menyatakan dukungan secara terbuka kepada salah satu calon, sebelum mengajukan masa cuti, serta tidak menggunakan kewenangan untuk mempengaruhi ASN mendukung salah satu pasangan,” ujar Adel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar dari pihak kepolisian terkait izin deklarasi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah di ranah minang ini.


(Wandre DP/Sumbar/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adventorial

Advertisement
Advertisement

EraChannel18

Advertisement
Advertisement

ERAINVESTIGASI